Insightkaltim.com, PENAJAM – Capaian investasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menembus Rp3,7 triliun pada tahun 2025 sempat menjadi sorotan positif. Namun di balik angka fantastis itu, tersimpan kekhawatiran mendalam akan ketergantungan daerah terhadap kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini masih berada dalam wilayah administratif PPU.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Tohirun, menyampaikan bahwa sebagian besar investasi tersebut berasal dari delapan perusahaan besar yang beroperasi di Kecamatan Sepaku, wilayah yang masuk dalam zona pembangunan IKN.
“Capaian ini memang patut diapresiasi, tapi kita juga harus jujur. Kalau bukan karena keberadaan perusahaan-perusahaan di Sepaku, angka investasi kita mungkin tak sefantastis itu,” ungkap Tohirun, Senin (5/5/2025).
Kekhawatiran muncul karena rencana pemisahan Kecamatan Sepaku dari PPU masih bergulir dan tinggal menunggu pengesahan melalui Peraturan Presiden. Jika proses itu selesai, maka kontribusi investasi dari wilayah tersebut tidak lagi masuk dalam statistik daerah PPU.
“Ini bukan sekadar kehilangan angka di atas kertas. Ini soal kehilangan tumpuan ekonomi utama. Jika pemisahan terjadi, kita harus siap berdiri di atas kaki sendiri,” jelasnya.
Tohirun mendorong pemerintah daerah untuk tidak terlena dengan tren investasi sementara. Ia menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem bisnis yang menarik di luar lingkar IKN, terutama di tiga kecamatan lainnya: Penajam, Waru, dan Babulu.
“Kita harus mulai memperkuat sektor-sektor lokal seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Jangan tunggu sampai Sepaku resmi lepas baru bergerak,” katanya.
Ia juga menyarankan agar reformasi pelayanan publik dan perizinan investasi segera dilakukan, serta memperluas promosi potensi daerah ke luar Kalimantan Timur.
“Yang harus dibangun sekarang adalah daya tarik PPU itu sendiri. Kita butuh brand sebagai daerah yang ramah investasi dan punya nilai ekonomi lokal yang kuat,” pungkasnya.(adv/DPRD PPU)
