Insightkaltim.com, PENAJAM – Penyaluran air bersih menjadi sorotan tajam DPRD Penajam Paser Utara (PPU), terutama terkait keterlambatan proyek pipanisasi yang masih menggantung di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) lokal.
Syarifudin HR, Anggota DPRD PPU, menyoroti ketidaksempurnaan ini dengan kekecewaan yang mendalam, menyatakan kegundahan atas kegagalan penyelesaian proyek yang seharusnya selesai pada Maret 2023 lalu.
“Dinas PUPR hingga saat ini belum menyelesaikan proyek tersebut, yang seharusnya menjadi prioritas. Ini membingungkan bagi kami dan masyarakat,” ungkap Syarifudin.
“Ideally, proyek ini harusnya selesai pada Maret 2023. Namun, sampai Maret 2024 ini, proyek masih belum usai. Ini adalah kegagalan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Pentingnya proyek pipanisasi ini tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat mayoritas masyarakat PPU bergantung pada sumber air lokal, khususnya air hujan.
“Kondisi infrastruktur pipa di PPU sangat memprihatinkan. Masih banyak pipa yang bocor dan kekurangan infrastruktur lainnya. Hal ini memengaruhi akses masyarakat terhadap air bersih,” paparnya.
Sementara itu, harapan pemerintah daerah dan warga PPU untuk meningkatkan akses air bersih dengan proyek pipanisasi ini terganjal oleh keterlambatan yang terus berlanjut, menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
“Kami sudah mengetahui permasalahan ini dan sudah mengupayakan solusi berulang kali. Namun, pihak Dinas PUPR belum menunjukkan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya dengan nada kekecewaan.
DPRD PPU menegaskan urgensi penyelesaian proyek pipanisasi ini dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat akan air bersih. Mereka mendesak Dinas PUPR untuk segera bertindak dan mempercepat penyelesaian proyek ini.
“Kami menantikan tindakan cepat dari Dinas PUPR. Kepuasan dan kesejahteraan masyarakat PPU bergantung pada penyelesaian proyek ini,” tegasnya. (adv/dprdpenajam)
