Insightkaltim.com, PENAJAM – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, mengkritisi kebijakan pengisian BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar di SPBU PPU yang mengharuskan penggunaan aplikasi MyPertamina. Ia menilai aturan tersebut memberatkan masyarakat dan tidak diterapkan di daerah lain, sehingga menimbulkan ketidakadilan.
“Saya heran, di provinsi lain tidak ada aturan seperti ini. Di sini, pengisian BBM bersubsidi justru jadi lebih rumit,” ungkap Sujiati, Senin (21/10/2024).
Sujiati juga menyoroti dampak kebijakan tersebut yang memicu antrean panjang, terutama di SPBU Babulu, yang berpotensi menghambat roda ekonomi karena masyarakat harus meluangkan waktu lebih lama untuk memperoleh BBM bersubsidi.
“Antrean pertalite makin panjang dan mengganggu kegiatan warga, terutama mereka yang sangat bergantung pada BBM,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Sujiati berencana mengadakan pertemuan dengan pihak Pertamina guna mencari solusi yang lebih sederhana, sehingga masyarakat bisa mengakses BBM tanpa kendala aplikasi. Ia berharap kebijakan tersebut segera dievaluasi agar BBM bersubsidi dapat diperoleh dengan lebih mudah dan efisien, sesuai kebutuhan lokal PPU.(adv/dprdpenajam)
