Insightkaltim.com, PENAJAM — Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani mengungkapkan bahwa tenaga honorer yang ada di Satpol PP berdasarkan amanat UU tersebut mewajibkan mereka menjadi PNS.
Saat ini personel Satpol PP di Penajam Paser Utara (PPU) yang berstatus honorer berjumlah 104 personel. Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahwa pegawai Satpol PP wajib berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN. “Sedangkan kemampuan kita tidak banyak untuk personil, harapannya ini bisa dapat jalan yang baik sebagaimana UU yang mengatur untuk menjadi PNS,” ucapnya,” ucapnya, Kamis (9/11/2023).
Tahun lalu sudah ada rencana tenaga-tenaga Satpol PP yang meminta untuk di angkat PNS dan itu sedang diperjuangkan. Tapi ini tidak bisa hanya berbicara kabupaten PPU saja. Karena ini harus seluruh Indonesia. “Saya yakin seluruh Kabupaten/kota yang ada di Indonesia pasti juga menginginkan hal yang sama. Tapi saya pikir perlu ada audiensi yang cukup masif dilakukan,” imbuhnya.
Tambahnya, misalkan dari asosiasi yang bisa mengakomodir kepentingan mereka di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Yang mana nanti akan mengatur status mereka.
Karena personel anggota Satpol PP yang dimiliki banyak. Dan ini rata-rata hampir sebagian besar berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer. “Itu harapan kita kedepan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih,” ucapnya.
Mungkin nanti melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) seperti apa, untuk penambahan jumlah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Karena kalau berbicara kebutuhan PPU, menurut dari informasi dari kecamatan beban kerja yang dilakukan oleh satpol PP selama ini ternyata tenaga kita masih kurang,” ujarnya.
Semisal semuanya dipaksakan menjadi ASN kemudian formasinya tidak mencukupi, ya kasian kalo ada pengurangan. Sementara itu beban kerja yang akan dihadapi banyak. Makanya nanti perlu dicarikan solusinya.
“Kami komisi I DPRD tentu saja akan membuka diri untuk melakukan diskusi dengan pemerintah daerah. Karena ini juga bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu kita dorong ke depan. Harapannya pemerintah daerah terbuka tangannya untuk bisa bersama-sama kita diskusikan, terkait bagaimana jalannya nanti terkait status tenaga Satpol PP kita,” tutupnya. (adv/dprdppu)
