Insightkaltim.com, PENAJAM – Di tengah laporan kinerja pemerintah daerah yang tampak menjanjikan, DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan bahwa angka di atas kertas tak selalu mewakili realita masyarakat. Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, menyoroti perlunya verifikasi mendalam terhadap data kemiskinan ekstrem dan stunting.
Bijak menyampaikan kekhawatiran bahwa sejumlah klaim keberhasilan pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. “Jangan sampai kita puas dengan laporan yang indah, sementara di luar sana warga masih hidup dalam kondisi jauh dari layak,” ungkapnya pada Selasa (15/4/2025).
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program sosial tidak bisa diukur hanya dari statistik administratif. Dalam konteks kemiskinan ekstrem dan stunting, yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan masa depan generasi muda, evaluasi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih substansial dan terukur secara nyata.
“Laporan harus diuji. Kita perlu tahu sejauh mana program benar-benar menyentuh masyarakat, bukan hanya berjalan secara formal,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat itu.
Pansus LKPJ, lanjut Bijak, akan menyisir ulang program-program yang dianggap prioritas, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. DPRD juga berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengurai data, mengecek akurasi, dan memastikan tidak ada manipulasi yang menyesatkan pengambilan keputusan.
Baginya, transparansi dan keberpihakan terhadap kondisi riil masyarakat adalah kunci agar kebijakan tak hanya menjadi rutinitas birokrasi, tapi alat perubahan sosial yang konkret.(adv/DPRD PPU)
