Insightkaltim.com, SANGATTA – Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Salah satu langkah yang dilakukan melalui penguatan kompetensi tenaga kesehatan agar mampu memberikan edukasi, konseling, hingga pelayanan kontrasepsi yang tepat bagi ibu setelah melahirkan.
Upaya tersebut diwujudkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim melalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Ruang Rapat Zenova Royal Hotel, Sangatta, belum lama ini.
Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari bidan pengelola KB pada fasilitas kesehatan (faskes) zona 1 serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
Materi disampaikan sejumlah narasumber, yakni dr Agung Wiratmoko dari RSIA Cahaya, Yunilawati selaku PLKB Sangatta Utara, dan Della dari BKKBN Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris DPPKB Kutim, Jumran.
Plh Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah T, mengatakan pelayanan KB setelah persalinan harus menjadi perhatian bersama karena periode tersebut merupakan kesempatan penting untuk memberikan pemahaman kepada ibu mengenai perencanaan kehamilan.
Menurutnya, interaksi ibu dengan tenaga kesehatan selama proses persalinan hingga masa pemulihan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai berbagai pilihan kontrasepsi sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
“Setelah persalinan merupakan momentum emas untuk memberikan pelayanan KB. Pada masa ini, ibu dan keluarga memiliki kesempatan berinteraksi langsung dengan tenaga kesehatan. Karena itu, kesempatan tersebut harus kita manfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, program KB tidak semata-mata berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bagian dari pembangunan keluarga yang sehat, terencana, dan berkualitas.
Pengaturan jarak kehamilan, lanjut Yuriansyah, juga berperan dalam mengurangi risiko kehamilan yang tidak direncanakan maupun kehamilan dengan jarak terlalu dekat. Dengan perencanaan yang baik, kesehatan ibu dapat lebih terjaga dan anak memperoleh kesempatan tumbuh kembang secara optimal.
Hal tersebut sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan keluarga serta mencegah stunting sejak dini.
Meski demikian, Yuriansyah mengakui masih terdapat masyarakat yang memiliki keraguan terhadap penggunaan alat maupun metode kontrasepsi setelah melahirkan. Kondisi ini membutuhkan pendekatan edukatif dari tenaga kesehatan melalui komunikasi dan konseling yang mudah dipahami.
Ia juga mengingatkan agar setiap pelayanan tetap menghormati hak ibu dalam menentukan metode kontrasepsi secara sukarela, dengan mempertimbangkan pilihan pribadi dan rekomendasi medis.
Yuriansyah berharap kegiatan peningkatan kapasitas tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan di lapangan, bukan sekadar menambah pengetahuan peserta.
Ada tiga hal yang menjadi perhatian, yakni pembaruan keterampilan klinis tenaga kesehatan, peningkatan kemampuan konseling agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, serta penguatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB supaya data yang dihasilkan lebih akurat dan terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kutim, Mustika, menjelaskan kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan capaian pelayanan KB pascapersalinan sekaligus berkontribusi terhadap percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Ia meminta seluruh peserta menyerap materi yang diberikan narasumber dan menerapkannya sesuai kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan masing-masing.
Menurutnya, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan ibu mendapatkan informasi dan layanan KB yang berkualitas.
“Semoga pelayanan KB pascapersalinan semakin optimal sehingga ibu dapat merencanakan kehamilan secara sehat dan keluarga memiliki masa depan yang lebih baik,” tutup Mustika.(adv/ok4)





