Insightkaltim.com, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dengan membuka akses jalan menuju wilayah perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp62 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan skema pembangunan tahun jamak atau multiyears.
Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya mengatasi keterisolasian sejumlah kawasan pelosok sekaligus memperlancar hubungan transportasi antarkabupaten di Kalimantan Timur.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengatakan keberadaan jalan penghubung sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan terpencil dan jauh dari pusat pelayanan maupun aktivitas ekonomi.
Menurutnya, pembangunan akses tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar masyarakat memperoleh kemudahan mobilitas serta memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan kegiatan perekonomian.
”Pembangunan jalan penghubung akan sangat membantu masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah paling ujung Kutai Timur. Ini peluang yang baik dan perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Mahyunadi di Sangatta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan pembangunan jalur perbatasan membutuhkan kerja sama antara Pemkab Kutim dan Pemkab Kukar. Kedua daerah diharapkan dapat menyelaraskan pembangunan dari wilayah masing-masing sehingga ruas jalan yang dikerjakan nantinya benar-benar tersambung.
Dari sisi Kutim, tahapan pembangunan akses telah dimulai melalui proses lelang proyek ruas Sungai Ayun–Senambah–Desa Mulupan, Kecamatan Muara Bengkal, pada tahun ini.
Selanjutnya, pemerintah daerah merencanakan kelanjutan pembangunan dari Desa Mulupan hingga mencapai kawasan perbatasan Kukar. Pengerjaan secara bertahap tersebut diharapkan menjadi fondasi terbentuknya jalur transportasi yang menghubungkan kedua kabupaten.
Mahyunadi menilai, pembangunan tidak cukup hanya menyelesaikan ruas jalan di wilayah Kutim. Keterhubungan dengan jaringan jalan dari sisi Kukar juga harus dipastikan melalui komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah.
”Rencana penyambungan jalan tersebut dapat direalisasikan melalui koordinasi kedua pemerintah daerah sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi,” katanya.
Dengan dukungan anggaran Rp62 miliar dan skema multiyears, pembangunan jalan ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang direncanakan.
Selain mempermudah perjalanan warga, tersedianya akses jalan yang memadai juga berpotensi memperlancar distribusi barang, membuka keterhubungan antarkawasan, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Pemkab Kutim berharap pembangunan jalur tersebut dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan akses infrastruktur antara kawasan perkotaan dan wilayah pelosok. (adv/pl1)





