Insightkaltim.com, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai memetakan kebutuhan tenaga Pranata Hubungan Masyarakat (Prahum) pada sejumlah perangkat daerah. Penghitungan ini menjadi langkah awal untuk memastikan ketersediaan jabatan fungsional sesuai beban kerja dan kebutuhan organisasi pemerintahan.
Persiapan tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Pranata Humas yang digelar Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten Kutim di Ruang Kapur Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media mengenai batas waktu pengusulan kebutuhan formasi jabatan fungsional tahun 2026.
Perwakilan Bagian Ortal Setkab Kutim, Analis Kebijakan Muda Slamet Subagyo, menjelaskan bahwa penentuan kebutuhan Prahum harus dilakukan berdasarkan kondisi riil masing-masing perangkat daerah. Hal ini karena ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, serta beban kerja setiap organisasi memiliki karakteristik berbeda.
Ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak sekadar mengajukan jumlah formasi, tetapi juga menyiapkan data dan argumentasi yang kuat sebagai dasar pengusulan.
”Pastikan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional ini didasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Gunakan data beban kerja yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketika dilakukan penghitungan ulang oleh instansi pembina, kita bisa menjelaskan dasar kebutuhannya,” ujarnya.
Dalam proses awal ini, terdapat tujuh perangkat daerah yang dipersiapkan untuk mengikuti penghitungan bersama instansi pembina. Tiga unit yang diwajibkan hadir meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Sekretariat DPRD. Empat perangkat daerah lainnya akan ditentukan berdasarkan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan organisasi.
Slamet menambahkan, penyusunan kebutuhan formasi tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, terutama antara Bagian Ortal, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Diskominfo, serta unit kerja terkait.
Sinkronisasi diperlukan agar hasil penghitungan jabatan fungsional dapat terintegrasi dengan perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kutim.
Sementara itu, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Madya Bagian Ortal Setkab Kutim, Sulis Listiyawati, mengatakan pendampingan tersebut difokuskan pada penyusunan perhitungan kebutuhan sekaligus kelengkapan dokumen pendukung sebelum dilakukan asistensi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Menurutnya, jumlah formasi yang dibutuhkan belum dapat dipastikan karena masih harus melalui tahapan penghitungan dan verifikasi oleh instansi pembina.
”Untuk saat ini kita masih dalam tahap mempersiapkan perhitungan. Setelah selesai dan dilakukan asistensi dengan kementerian, baru akan diketahui berapa kebutuhan formasi untuk Kabupaten Kutai Timur,” jelasnya.
Untuk kebutuhan di lingkungan Sekretariat Kabupaten, jabatan fungsional Prahum direncanakan ditempatkan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
Berdasarkan penghitungan sementara, kebutuhan pada unit tersebut terdiri atas enam formasi jenjang pertama, enam jenjang muda, dan dua jenjang madya.
Sulis menegaskan, pengusulan kebutuhan formasi tidak serta-merta berarti adanya pengangkatan ASN. Formasi yang ditetapkan nantinya menjadi dasar administrasi dalam proses penerimaan maupun penempatan pegawai, baik berstatus PNS maupun PPPK, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kutim menargetkan seluruh proses penghitungan dan penyelesaian dokumen pendukung rampung sebelum batas akhir pengusulan pada 19 November 2026.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap kebutuhan tenaga kehumasan dapat dipetakan secara lebih tepat sehingga fungsi komunikasi, penyebarluasan informasi, dan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan semakin optimal.(adv/ok5)





