Insightkaltim.com, SAMARINDA – Perlindungan anak terlantar membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kepastian status hukum dan penetapan pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan menjadi bagian penting agar anak-anak tetap memperoleh hak pendidikan, kesehatan, serta perlindungan secara menyeluruh.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran kejaksaan se-Kaltim membangun kerja sama melalui penandatanganan kesepakatan bersama terkait pemenuhan hak anak terlantar.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11/2026). Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman turut menghadiri agenda tersebut bersama para kepala daerah se-Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membuka kegiatan yang diawali dengan pemaparan isu strategis daerah oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, Chatarina Muliana. Pembahasan difokuskan pada persoalan perwalian anak terlantar yang memerlukan penanganan lintas sektor, terutama menyangkut kepastian hukum dan tanggung jawab pengasuhan.
Dalam forum tersebut, perlindungan anak ditempatkan sebagai persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Sebab, anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak memiliki pengasuhan memadai berpotensi menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh hak-hak dasarnya.
Pembahasan kemudian diperkuat melalui pandangan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, termasuk Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
Perspektif hukum juga diagendakan melalui keynote speech Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof Narendra Jatna.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Kaltim dengan Kajati Kaltim, serta para bupati dan wali kota dengan masing-masing kepala kejaksaan negeri di wilayah Kaltim.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan koordinasi dalam menangani persoalan hukum terkait pemenuhan hak dan penetapan perwalian anak terlantar di daerah.
Tidak hanya menyangkut perlindungan anak, agenda tersebut juga mencakup kerja sama penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta pemulihan aset antara Pemprov Kaltim dan Kejati Kaltim.
Sebagai tindak lanjut, turut diagendakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Sementara Asisten Pemulihan Aset akan menjalin kerja sama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. Kedua agenda tersebut disaksikan Gubernur dan Kajati Kaltim.
Keseriusan kerja sama ini juga ditunjukkan melalui agenda penyerahan produk hukum berupa penetapan wali anak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada tujuh anak dari dua lembaga pengasuhan.
Lima anak berasal dari Yayasan Al-Bukhori Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Putra, Slamet, Rahmad Dwi Syahputra, Ahmad Habibi, dan Iqbal Paratamasyah.
Sedangkan dua anak lainnya berasal dari Panti Asuhan LKSA Al-Ikhlas Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu Melani Putri dan Muhammad Azka.
Penetapan wali tersebut menjadi langkah konkret dalam memberikan kepastian pihak yang secara sah bertanggung jawab terhadap kepentingan anak.
Melalui kerja sama lintas pemerintahan dan kejaksaan ini, Pemkab Kutim bersama seluruh daerah di Kaltim diharapkan semakin optimal dalam menangani anak terlantar. Dengan dukungan kepastian hukum, perlindungan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga memastikan hak-hak mereka terpenuhi secara berkelanjutan.(adv/ok1)





