Insightkaltim.com, SAMARINDA – Kepastian status hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin masa depan anak-anak terlantar. Tanpa kejelasan pihak yang bertanggung jawab secara hukum, anak-anak rentan menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai kebutuhan administrasi kependudukan.
Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kerja sama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai penetapan hak perwalian anak terlantar se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak terlantar membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara menyeluruh. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui bantuan sosial maupun pengasuhan sementara, tetapi juga harus disertai kepastian hukum.
Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan hidup yang layak tanpa dibatasi kondisi keluarga maupun status administrasi yang dimiliki.
Salah satu upaya untuk menjamin pemenuhan hak tersebut adalah melalui penetapan wali yang memiliki dasar hukum jelas dan dapat bertanggung jawab terhadap kepentingan anak.
”Penetapan hak perwalian menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi kependudukan,” ujar Ardiansyah.
Ia menjelaskan, keberadaan wali yang sah dapat membantu anak-anak yang kehilangan orang tua, tidak diketahui keberadaan keluarganya, atau berada dalam kondisi tanpa pengasuhan memadai agar tetap memperoleh akses terhadap berbagai layanan dasar.
Dengan adanya kepastian perwalian, urusan administrasi maupun pemenuhan hak-hak anak diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah.
Ardiansyah juga menekankan bahwa persoalan anak terlantar tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, lembaga sosial, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari proses identifikasi, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga penyelesaian aspek legalitas.
Ia mengingatkan, anak-anak terlantar termasuk kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Jika tidak mendapatkan perhatian dan pendampingan yang memadai, mereka berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya dijamin negara.
Karena itu, kesepakatan bersama pemerintah daerah se-Kaltim diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan persoalan perwalian anak terlantar.
Ardiansyah berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan melalui program dan tindakan nyata di masing-masing daerah.
”Perlindungan anak pada akhirnya bukan sekadar pemenuhan kewajiban pemerintah, melainkan sebuah investasi kemanusiaan untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dan kesempatan hidup hanya karena keadaan yang berada di luar kendalinya,” pungkasnya.
Melalui komitmen tersebut, Pemkab Kutim berharap semakin banyak anak terlantar memperoleh kepastian hukum, perlindungan yang layak, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya.(adv/ok2)





