Insightkaltim.com, TENGGARONG– Modus penipuan dengan menggunakan akun pejabat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur kembali terjadi.
Kali ini, nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara, Wiyono yang digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk menipu sejumlah masyarakat untuk kepentingan tertentu.
Akun tersebut menggunakan foto Kepala Dinas PU Wiyono sebagai foto profilnya. Kemudian ia menghubungi masyarakat untuk melakukan penipuan.
Untuk mencegah penipuan, Dinas PU Kukar bersama Dinas Kominfo dan Prokom Kutai Kartanegara langsung menginformasikan akun palsu ini ke sejumlah jejaring media sosial.
Hal ini dilakukan untuk menghindari agar tidak ada warga yang menjadi korban penipuan akun WhatsApp yang menggunakan foto Kepala Dinas PU tersebut.
Apalagi, sesuai dengan pasal 28 Ayat (1) UU ITE menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, diancam pidana Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 Miliar.
“Hati-hati penipuan. Kepada masyarakat Mohon tidak direspon. Segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau menghubungi Dinas PU untuk mengklarifikasi kebenarannya,” ujar Wiyono, Selasa (24/10/2023).
Sebelumnya, pada awal Januari 2023, setidaknya dalam sepekan, ada 5 nama pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dicatut oleh akun palsu.
Di antaranya, Bupati Kukar Edi Damansyah, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, dan Camat Samboja Barat Burhanuddin.
Lima nama pejabat daerah tersebut digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat untuk kepentingan tertentu.
Kabag Prokom Kukar Ismed, menjelaskan bahwa modus penipuan seperti itu memang kerap terjadi. Biasanya pelaku menggunakan foto profil dari figur pejabat pemkab Kukar yang mengaku menggunakan nomor baru.
Biasanya, para penipu ini membangun komunikasi pada para korbannya dengan mengatasnamakan pejabat pemerintah daerah.
Mereka menjanjikan dapat mengurus dana hibah, ataupun memenangkan tender proyek hanya dengan mengajukan persyaratan yang pada akhirnya meminta pembiayaan.
Menurut Ismed, modus penipuan ini dilakukan secara berkelompok, mengingat intensitasnya semakin sering dalam sepekan terakhir.
“Kalau ada laporan kami langsung buat pemberitahuan ke masyarakat lewat medsos. Jika sudah kami sebar, biasanya nomer itu tidak bisa dihubungi lagi,” kata Ismed.
Meski demikian, hingga saat ini belum belum ada laporan masyarakat yang termakan modus penipuan tersebut. Namun, masyarakat tetap diimbau agar tidak mudah percaya, ketika ada kontak baru yang mengatasnamakan pejabat Pemkab Kukar.
“Sekarang masyarakat juga lebih cepat tanggap. Kalau ada hal semacam itu langsung koordinasi dan bertanya ke kami,” tandasnya. (adv/kominfokukar)
