Insightkaltim.com, TENGGARONG– Pengentasan kemiskinan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono pun mengundang ratusan perusahaan yang beroperasional di wilayahnya untuk berkolaborasi mengatasi masalah ini.
Setidaknya, terdapat 118 perusahaan batu bara dan 33 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memenuhi undangan tersebut.
Mereka hadir dalam kegiatan Desk Usulan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) di Ruang Rapat Bappeda Lt.I Kantor Bappeda Kutai Kartanegara.
Kegiatan ini pun turut dihadiri Kepala Bagian SDA Muhammad Reza, Kepala DPMPTSP Kukar Alfian Noor, dan Plt. Kepala DLHK Kukar, serta sejumlah Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahanya, Sunggono mengungkapkan, bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara tengah menghadapi tiga masalah besar. Di antaranya, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.
“Tiga tantangan besar itu menjadi mata rantai yang saling terkait dan harus dipecahkan, pemerintah tak bisa sendiri untuk itu perlu peran berbagai pihak termasuk perusahaan,” ungkapnya, Jumat (13/10/2023).
Menurut Sunggono, tiga masalah besar tersebut harus segera diputus dengan menggalakkan program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK).
Program RBPK merupakan solusi untuk memastikan sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama kepada masyarakat, khususnya pada setiap wilayah kerja.
Melalui progam RBPK, kegiatan corporate social responsibility atau CSR yang diberikan oleh perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih fokus, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Untuk itu, Pemkab Kukar menawarkan paradigma baru CSR kepada perusahaan agar sejalan dengan prinsip fokus, bertahap, dan berkelanjutan.
Kegiatan yang disusun pun harus memiliki road map yang jelas. Terutama berkaitan dengan sasaran, manfaat, serta tindak lanjut sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah, yaitu “by name dan by address”.
“Selama ini CSR yang diberikan oleh perusahaan masih sporadis. Program CSR cenderung pada kegiatan dengan skala kecil sehingga dampak yang ditimbulkan belum terlalu signifikan,” kata Sunggono.
Ia menegaskan, program atau kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan jangan hanya berorientasi pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur saja.
Akan tetapi, juga harus berfokus pada sektor pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana pendukung lainnya.
“Kami punya data yang valid siapa saja perusahaan yang sudah berkontribusi maupun yang belum berkontribusi,” tegasnya.
Oleh sebab itu, perusahaan tidak perlu khawatir dalam memberikan CSR. Sebab, yang akan diprioritaskan adalah masyarakat miskin di wilayah kerjanya. (adv/kominfokukar)
