Insightkaltim.com, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mendorong pembenahan tata kelola birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas, transparan, dan terukur. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sesdakab) Kutim, Rizali Hadi, saat membuka Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sekretariat Daerah di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan itu, Rizali hadir mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Rizali mengatakan, capaian Kutim yang pernah meraih predikat terbaik dalam kategori Digital Layanan pada 2024 merupakan modal penting untuk memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan. Namun, prestasi tersebut tidak boleh hanya menjadi kebanggaan, melainkan harus dipertahankan melalui peningkatan kinerja dan inovasi secara berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah memiliki arah pembangunan untuk lima tahun ke depan. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari pelaksanaan agenda pembangunan tersebut.
”Kita bangga, pada tahun 2024 Kutai Timur mendapat predikat terbaik dalam Digital Layanan. Ini harus kita pertahankan. Pemerintah Kutai Timur memiliki arah pembangunan yang sudah disusun untuk lima tahun ke depan. Kita berharap pada akhir masa jabatan bupati, tingkat pelayanan kita sudah semakin terukur dan menunjukkan perbaikan,” ujar Rizali.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan bahwa peningkatan mutu pelayanan berjalan selaras dengan pelaksanaan 50 program unggulan Bupati Kutim.
Menurut Rizali, setiap program dan layanan pemerintahan perlu dievaluasi secara berkala. Langkah tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya berjalan sesuai target sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Dengan evaluasi yang konsisten, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.
Kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Uud menerangkan, penyusunan dan peninjauan kembali standar pelayanan diperlukan agar setiap unit kerja memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Standar tersebut harus mengedepankan transparansi, kemudahan akses, prosedur yang sederhana, serta prinsip keadilan bagi seluruh pengguna layanan.
Melalui forum ini, pihaknya juga membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, kritik, dan masukan terhadap standar pelayanan yang telah disusun.
Berbagai masukan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pelayanan di lingkungan Setkab Kutim.
Pemkab Kutim menargetkan forum konsultasi publik tidak sekadar menjadi agenda formalitas, tetapi menghasilkan standar pelayanan yang lebih efektif, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(adv/ok1)





