Insightkaltim.com, Jakarta – Akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan kini memasuki babak baru. Pemerintah secara resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak belajar yang setara, tanpa dibatasi kondisi ekonomi maupun geografis.
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan pusat kegiatan nasional dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Peresmian tersebut menjadi penanda dimulainya langkah besar pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Presiden Prabowo hadir didampingi sejumlah menteri kabinet, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, yang menegaskan pentingnya dukungan teknologi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis untuk memutus rantai ketimpangan pendidikan. Menurutnya, pembangunan nasional tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Sekolah Rakyat adalah wujud keberpihakan negara kepada anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan. Ini adalah langkah berani untuk menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan,” ujar Presiden.
Ia mengaku terharu melihat dampak nyata dari program tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, serta pihak terkait yang terlibat dalam mewujudkan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Presiden juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses belajar, tetapi juga menjadi fondasi dalam menyiapkan generasi Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa hingga saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Program tersebut menampung sedikitnya 15.954 peserta didik dengan dukungan 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan.
“Sekolah Rakyat dirancang sebagai ekosistem pendidikan yang terintegrasi, sehingga anak-anak dari keluarga rentan bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dukungan lintas sektor juga datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan komitmen kementeriannya dalam memastikan ketersediaan konektivitas internet, penguatan jaringan sekolah, serta peningkatan literasi dan keterampilan digital bagi guru dan siswa.
“Dengan dukungan infrastruktur digital, proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat dapat berjalan setara, baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil,” tegas Meutya.
Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi atau lokasi, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang wajib dijamin negara.(ngr)
