Insightkaltim.com, Penajam — Tekanan fiskal tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan. Pesan itu ditegaskan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh pimpinan SKPD pada Kamis (27/11/2025) di Kantor Bupati PPU.
Dalam arahannya, Mudyat menegaskan bahwa APBD PPU yang terbatas harus diimbangi dengan kerja yang lebih kreatif, inovatif, dan berorientasi pada capaian nyata.
“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Saya minta inovasi, tidak hanya rutinitas. Rapat boleh, tetapi harus ada hasil konkret,” tegasnya.
Fokus pada Sektor yang Memberi Dampak
Mudyat meminta setiap SKPD mengidentifikasi potensi unggulan di sektor masing-masing. Langkah ini dinilai krusial agar program pemerintah tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Ia mencontohkan peluang yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui dukungan anggaran sebesar Rp22 miliar, khususnya untuk penguatan industri perikanan lokal.
Menurutnya, salah satu persoalan utama sektor perikanan terletak pada sisi hulu, mulai dari ketersediaan es hingga solar bagi nelayan.
“Harga ikan sering tidak berpihak karena nelayan menjual hasil tangkapan di tengah jalan. Nilai ekonominya hilang sebelum masuk Penajam,” jelasnya.
Selain perikanan, Mudyat menekankan perlunya pemetaan program prioritas di sektor pertanian agar bisa dikaitkan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun dunia usaha.
Program digitalisasi desa (Desapedia) juga menjadi instrumen penting untuk mendorong desa menjadi pusat ekonomi yang mandiri. Jika minimal 30 desa memenuhi syarat digitalisasi, PPU berpeluang memperoleh insentif Rp20 miliar dari BPS.
Efisiensi Wajib, Kinerja Tetap Jalan
Di tengah kondisi anggaran yang ketat, Bupati menekankan perlunya memangkas kegiatan yang tidak berdampak, mulai dari perjalanan dinas hingga seremonial nonprioritas. Namun ia memastikan TPP ASN tidak akan dipotong, sepanjang kinerja tetap ditunjukkan. “Tidak ada alasan tidak bekerja hanya karena anggaran terbatas,” tegasnya.
Rakor ditutup dengan arahan lanjutan penyusunan program teknis lintas SKPD sebagai komitmen percepatan pembangunan daerah.(adv/kominfoppu)
