Insightkaltim.com, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memantapkan langkah menuju pemerintahan digital yang lebih merata dan aman. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar, menegaskan bahwa pemkab tengah mempercepat perluasan akses internet hingga desa sekaligus memperkuat keamanan ruang digital untuk meredam hoaks dan disinformasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ronny usai pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) XLI yang digelar Diskominfo Staper bekerja sama dengan PWI Kutim di D’Lounge Hotel Royal Victoria, Selasa (18/11/2025).
Semua Desa Sudah Terkoneksi, Kini Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan
Ronny menyebutkan bahwa infrastruktur internet dasar telah tersedia di seluruh 139 desa dan dua kelurahan di Kutim. Akses ini menjadi tulang punggung kelancaran administrasi pemerintahan desa.
“Semua kantor desa sudah memiliki jaringan internet. Ini memang kita siapkan untuk mendukung percepatan pelayanan administrasi,” jelasnya.
Saat ini Diskominfo Staper tengah menyelaraskan program perluasan akses dengan kebijakan Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Meski demikian, tantangan masih muncul karena beberapa titik masih masuk kategori blank spot.
“Kita enggak bisa menutup mata. Ada wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga masih ada daerah blank spot,” ungkap Ronny.
Diskominfo kini melakukan inventarisasi titik-titik tersebut sembari menilai mana yang bisa dijangkau provider dan mana yang harus dibantu pemerintah.
Perkuat Keamanan Digital: Patroli Siber Mulai Disiapkan
Selain perluasan internet, ancaman penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi fokus utama Diskominfo Staper. Ronny menyebut hoaks dapat memengaruhi opini publik dan mengganggu kinerja pemerintah, sehingga langkah mitigasi harus disiapkan.
“Pemberitaan seperti itu tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya. Yang penting kita bekerja sesuai aturan,” ujarnya.
Untuk memperkuat lini pertahanan informasi, Pemkab Kutim kini merancang pembentukan Patroli Siber. Tim ini nantinya bertugas mendeteksi, mengklarifikasi, dan merespons aktivitas digital yang berpotensi mengganggu stabilitas informasi.
Koordinasi awal dengan sejumlah pihak sudah dilakukan, termasuk memperkuat sinergi dengan insan pers.
“Langkah pertama adalah merapatkan barisan, termasuk dengan PWI Kutim,” tegas Ronny.
CCTV Diperluas Hingga Desa: 50–60 Persen Sudah Terpasang
Penguatan keamanan tidak hanya dilakukan di ruang digital. Diskominfo juga memperkuat pengawasan fisik melalui pemasangan CCTV di kantor desa, kantor camat, dan titik rawan lainnya. Saat ini progresnya mencapai 50–60 persen.
“Tujuan kita bukan memata-matai, tetapi memantau aktivitas administrasi dan menjaga keamanan lingkungan,” terang Ronny.
Diskominfo bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub). Dishub fokus pada kontrol lalu lintas, sementara Diskominfo menangani area yang rawan gangguan keamanan.
Program internet publik juga diperluas ke sekolah, perpustakaan daerah, Pusban, Puskesmas, dan UPT lainnya. Untuk daerah yang belum memiliki pasokan listrik stabil, pemerintah menyiapkan solar panel sebagai sumber energi alternatif agar internet dan CCTV tetap beroperasi.
Dorong Transformasi Digital Hingga Akar Desa
Dengan pemerataan internet, peningkatan kapasitas jaringan, penjagaan keamanan digital, dan pengawasan fisik yang makin kuat, Pemkab Kutim menargetkan layanan publik yang lebih cepat dan ruang informasi yang lebih sehat.
“Komitmen kami jelas: layanan digital yang merata, aman, dan mendukung roda pemerintahan sampai ke tingkat desa,” tutup Ronny.(adv/Kutim)
