Insightkaltim.com, Penajam, — Keterbatasan anggaran kembali menjadi kendala bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akibat minimnya dukungan anggaran, instansi ini hanya mampu mengirim lima personel untuk mengikuti pelatihan teknis nasional di Pusat Diklat Pemadam Kebakaran, Ciracas, Jakarta Timur.
Sekretaris Damkar PPU, Sonny Wijaya, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kompetensi petugas damkar di daerah. Namun, seluruh biaya operasional peserta seperti transportasi, akomodasi, hingga konsumsi ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Pelatihan ini sangat penting karena menjadi syarat utama peningkatan kualitas dan sertifikasi petugas. Tapi karena anggaran terbatas, kami hanya bisa mengirim lima orang,” ungkap Sonny di Markas Damkar PPU, Kamis (22/5).
Idealnya, menurut Sonny, sebanyak 15 hingga 20 personel perlu mengikuti pelatihan setiap tahun untuk memastikan regenerasi dan distribusi keterampilan secara merata di lapangan. Namun, kondisi keuangan membuat dinas harus selektif menentukan peserta.
“Kami berharap ke depan ada dukungan anggaran lebih besar untuk pelatihan teknis. Petugas damkar harus bersertifikasi dan terlatih agar bisa menjalankan tugas dengan standar nasional,” jelasnya.
Pelatihan di Ciracas mencakup materi penting seperti teknik pemadaman gedung bertingkat, penyelamatan di ruang sempit, evakuasi korban, hingga penguatan fisik dan kedisiplinan regu. Kompetensi ini dianggap vital, mengingat tantangan pemadaman yang makin kompleks di wilayah berkembang seperti PPU.
Situasi ini menjadi salah satu dari rangkaian tantangan yang dihadapi Damkar PPU. Sebelumnya, instansi ini juga dihadapkan pada kekurangan personel aktif per unit dan pemutusan kontrak proyek posko karena realisasi tidak sesuai target.
“Pelatihan adalah investasi jangka panjang. Kalau ingin penanganan kebakaran yang cepat dan aman, kita harus mulai dari kesiapan SDM,” tegas Sonny.
Ia pun mendorong pemerintah daerah dan DPRD PPU agar mempertimbangkan alokasi anggaran tambahan dalam APBD Perubahan maupun tahun anggaran berikutnya, demi menjamin kesiapsiagaan personel di lapangan.(adv/kominfoppu)
