Insightkaltim.com, Penajam— Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat tonggak penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data resmi dari Dinas Sosial Kabupaten PPU per April 2025, jumlah warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dinyatakan nol atau tidak ada lagi.
Kepala Dinas Sosial PPU, Saidin, mengonfirmasi hal tersebut dalam wawancara eksklusif pada Senin (5/5/2025). Ia menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras lintas sektor, dukungan program bantuan pemerintah, serta pemutakhiran data sosial melalui DTKSN yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah, berdasarkan verifikasi dan validasi terakhir, kami bisa nyatakan bahwa saat ini di PPU sudah tidak ada lagi warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem,” ujar Saidin di ruang kerjanya.
Menurut definisi pemerintah pusat, kemiskinan ekstrem merujuk pada kondisi rumah tangga dengan pengeluaran di bawah Rp11.633 per hari per kapita atau sekitar Rp350 ribu per bulan. Data tersebut mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia.
“Dulu kita punya puluhan keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman. Namun berkat program intervensi seperti BLT, PKH, bantuan pangan, hingga program padat karya, semuanya kini sudah tertangani,” tambahnya.
Saidin menekankan bahwa peran pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTKS Nasional (DTKSN) sangat besar dalam menghilangkan data dobel, memetakan penerima manfaat secara akurat, dan memastikan program intervensi tepat sasaran.
Selain program pusat, Pemkab PPU melalui Dinas Sosial juga menjalankan berbagai inisiatif lokal seperti pembinaan UMKM keluarga miskin, bantuan alat usaha, hingga fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
“Ini hasil kerja kolektif, bukan hanya Dinas Sosial. Dukungan camat, kepala desa, pendamping sosial, dan tentu masyarakat sendiri yang mau berubah, menjadi kunci utama,” ujar Saidin.
Keberhasilan ini pun mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Dalam laporan konsolidasi Kemensos RI yang diterima Dinsos PPU pada akhir April lalu, PPU termasuk salah satu dari sedikit kabupaten di Kalimantan Timur yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
Meski demikian, Saidin menegaskan bahwa status “nol kasus” bukan berarti tugas telah selesai. Dinsos PPU akan terus melakukan monitoring dan pengawasan berkala agar tidak terjadi lonjakan kembali akibat faktor ekonomi atau bencana sosial.
“Kemiskinan itu sangat dinamis. Hari ini nol, tapi bisa berubah jika kita lengah. Jadi upaya pengentasan harus tetap berjalan melalui program pemberdayaan berkelanjutan,” pungkasnya.(adv/kominfoppu)
