Insightkaltim.com, Penajam — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mengajukan usulan pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memperkuat pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja lokal. Usulan ini sempat terhenti beberapa tahun terakhir akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Kini, Disnakertrans PPU kembali mendorong rencana tersebut, bahkan mendapatkan dukungan langsung dari komunitas keagamaan lintas latar belakang yang siap bersinergi demi terwujudnya BLK di wilayah ini.
Kepala Disnakertrans PPU, Marjani, mengatakan bahwa komunitas tersebut bahkan telah menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD PPU sebagai bentuk keseriusan mendukung program pelatihan kerja berbasis daerah.
“Mereka datang ke kami dan juga ke DPRD, menyatakan kesiapan membantu mewujudkan BLK. Mereka punya gedung, punya lokasi, tapi masih terkendala pada soal pembiayaan pengadaan peralatan,” ujar Marjani saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (5/5/2025).
Menurut Marjani, sistem pembayaran langsung (LS) yang berlaku dalam manajemen keuangan daerah menjadi tantangan utama. Dalam skema ini, penyelenggara pelatihan harus menyediakan alat-alat sendiri, bukan hasil sewa, sebelum pembayaran dapat dilakukan oleh pemerintah.
“Pola LS mewajibkan alat dimiliki sendiri, dan itu berat bagi komunitas karena mereka tidak punya dana awal untuk pengadaan. Itu yang membuat prosesnya terhambat,” tambahnya.
Meskipun begitu, Marjani menyebut dukungan dari komunitas keagamaan merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap peningkatan kualitas SDM lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menunggu, tetapi juga siap ikut terlibat dalam pembangunan kapasitas tenaga kerja.
Saat ini, Disnakertrans PPU masih belum memiliki BLK maupun tenaga pelatih tersertifikasi sendiri. Karena itu, setiap pelatihan dan sertifikasi harus dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga luar daerah yang memiliki akreditasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Kalau PPU punya BLK sendiri, kita bisa mengatur ritme pelatihan lebih terencana dan berkelanjutan. Tidak perlu lagi bergantung penuh ke luar. Ini penting untuk jangka panjang,” tegas Marjani.
Ia berharap dukungan legislatif dan eksekutif bisa mempercepat realisasi pembentukan BLK, mengingat kebutuhan pelatihan tenaga kerja di PPU terus meningkat.
“Kami sangat berharap usulan ini bisa dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan,” pungkasnya.
Dengan munculnya dukungan dari masyarakat sipil dan dorongan resmi dari Disnakertrans, peluang hadirnya BLK di PPU semakin terbuka—meskipun jalan yang harus ditempuh masih membutuhkan solusi terhadap tantangan teknis dan pembiayaan.(adv/kominfoppu)
