Insightkaltim.com, Penajam, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pendidikan mengungkapkan adanya lonjakan minat pendaftar terhadap tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) favorit yang ada di wilayah ini. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Penajam, SMP Negeri 10, dan SMP Negeri 22, dinilai mengalami keterbatasan ruang belajar untuk menampung jumlah siswa baru.
Kepala Dinas Pendidikan PPU, Andi Singkerru, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius pihaknya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.
“Ketiga sekolah itu selalu menjadi tujuan utama para orang tua dan siswa karena faktor kualitas dan reputasi. Namun, ruangan belajar yang tersedia saat ini belum memadai untuk mengakomodasi jumlah siswa yang terus meningkat,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (23/4).
Sebagai solusi jangka menengah, lanjut Andi, pihaknya telah menyusun rencana pembangunan unit sekolah baru, yakni SMP Negeri 28. Sekolah ini direncanakan akan dibangun di wilayah strategis untuk meredam kepadatan pendaftar di sekolah-sekolah favorit tersebut.
“Rencana pembangunan SMP Negeri 28 sudah masuk dalam agenda prioritas. Namun, saat ini kami masih menunggu penyesuaian anggaran sebelum pelaksanaan pembangunan di lapangan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Dinas Pendidikan PPU juga mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sekolah ini dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu, terutama dari kategori klaster 1 hingga klaster 3, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah.
“Sekolah Rakyat adalah program kementerian sosial. Mulai dari seragam, makan siang, hingga perlengkapan belajar semua gratis. Kami di Dinas Pendidikan hanya bertugas mensuport dari sisi teknis pendidikan,” kata Andi.
Meski ditujukan bagi kalangan tidak mampu, Andi menegaskan bahwa mutu dan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat akan dijaga ketat. Mulai dari sarana dan prasarana yang berkualitas hingga rekrutmen tenaga pendidik yang kompeten.
“Bangunannya akan dirancang sebaik mungkin, tenaga pengajarnya pun harus memenuhi standar kompetensi. Jadi meski gratis, kualitas tetap menjadi prioritas. Ini bukan sekolah murahan, tapi bentuk kehadiran negara untuk rakyat yang membutuhkan,” tegasnya.
Andi berharap, baik pembangunan SMP Negeri 28 maupun realisasi Sekolah Rakyat bisa segera berjalan, agar kebutuhan akses pendidikan yang layak dan merata di PPU bisa tercapai.(adv/Kominfo)
