Insightkaltim.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Program pendidikan ini bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, termasuk kategori miskin ekstrem.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Saidin, mengungkapkan bahwa proposal pengajuan Penajam sebagai lokasi pembangunan SR telah diajukan dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.
“Proposal terkait Sekolah Rakyat sudah diajukan ke Kementerian Sosial dan telah disetujui,” kata Saidin saat ditemui pada Jumat, 18 April 2025.
Lahan 7 Hektare di Kelurahan Lawe-Lawe Disiapkan
Pemkab PPU telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih tujuh hektare yang berlokasi di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah dan telah memenuhi kriteria awal yang diminta Kemensos.
“Pemerintah daerah sudah menyiapkan lahannya sesuai dengan permintaan dari kementerian,” jelas Saidin.
Saat ini, pihaknya tengah merampungkan kelengkapan administrasi, termasuk dokumen penting seperti sertifikat lahan. Dokumen tersebut menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan.
“Mengenai dokumen yang dipersyaratkan sudah hampir terpenuhi. Kita upayakan rampung dalam waktu dekat ini,” tambahnya.
Menunggu Hasil Kajian Kelayakan
Selain kelengkapan administratif, tahap berikutnya adalah kajian kelayakan lahan oleh pihak terkait. Proses ini akan memastikan bahwa lokasi tersebut layak secara teknis dan lingkungan untuk pembangunan fasilitas pendidikan terpadu.
“Kami tinggal menunggu hasil kajian kelayakan lokasinya. Mudah-mudahan hasil kajiannya nanti menyatakan layak untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Saidin.
Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis dan Terpadu
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang dikelola langsung oleh Kemensos. Sekolah ini dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Pembangunan fisik sekolah akan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan lahan, merekrut siswa, serta menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan.
“Sekolah Rakyat akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Pemerintah daerah hanya diwajibkan menyediakan lahan, begitu juga nanti dalam perekrutan siswa, guru, dan tenaga kependidikan,” pungkas Saidin.
Komitmen Pemerintah Daerah
Langkah ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten PPU dalam mendukung program nasional dan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang merata dan inklusif. Apabila berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat di Lawe-Lawe akan menjadi model pendidikan sosial yang menjawab kebutuhan masyarakat marginal di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.(adv/dprdppu)
