Insightkaltim.com, Penajam – Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, memberikan peringatan keras kepada seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya akuntabilitas dalam penyampaian laporan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan yang diadakan pada hari ini untuk mengevaluasi progres penyusunan dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan di setiap wilayah.
Tohar menegaskan bahwa laporan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan APBD harus mencerminkan realisasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, menurutnya, akan merugikan pengelolaan anggaran daerah dan berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Setiap laporan kegiatan harus sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan. Ketidakakuratan dalam laporan akan berisiko terhadap pengelolaan anggaran daerah dan merusak transparansi yang seharusnya kita jaga untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Tohar.
Transparansi Anggaran untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Sekretaris Daerah juga mengingatkan bahwa ketidakakuratan dalam laporan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem pelaporan sangat diperlukan untuk menyusun APBD yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pelaporan yang akurat bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal transparansi kepada masyarakat agar anggaran dapat digunakan sesuai dengan kepentingan umum,” jelas Tohar.
Instruksi Perbaikan Sistem Pelaporan di Tingkat Kecamatan dan Desa
Tohar memberikan instruksi tegas kepada seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan untuk segera melakukan validasi data yang ada, memastikan kesesuaian antara laporan kegiatan dan anggaran yang telah disusun. Setiap kecamatan dan desa, menurutnya, wajib memperbaiki laporan yang tidak akurat sebelum pembahasan APBD lebih lanjut.
“Jika ada kekeliruan dalam laporan, segera diperbaiki. Setiap laporan yang diajukan harus akurat, dan proses ini harus dilakukan sebelum pembahasan APBD lanjut,” tambahnya.
Pentingnya Kolaborasi dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Daerah
Rapat ini juga menjadi momen penting untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Tohar berharap, camat dan kepala desa dapat lebih aktif mengawasi dan memverifikasi laporan yang disampaikan oleh instansi di bawah naungan mereka.
“Kami berharap camat dan kepala desa dapat terus memonitor laporan yang diajukan dan memberikan arahan kepada perangkat desa serta kelurahan untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Tohar.
Langkah Menuju Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien dan Tepat Sasaran
Dengan adanya peringatan ini, Tohar berharap sistem pelaporan yang lebih transparan akan memperbaiki pengelolaan anggaran dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui akuntabilitas yang lebih tinggi, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.(adv/kominfoppu)
