Insightkaltim.com, PENAJAM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan survei literasi digital untuk mendukung reformasi birokrasi digital dan merancang program-program pada tahun 2025. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah di masa depan.
Kepala Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik Diskominfo PPU, Fitriani, menyatakan bahwa survei ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. “Survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana masyarakat PPU memahami dan menggunakan teknologi digital,” ungkapnya, Rabu (6/11).
Survei ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga akhir tahun 2024, dengan fokus untuk mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan dalam pemahaman teknologi di kalangan warga. “Hasil survei ini penting untuk membantu pemerintah merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran,” tambah Fitriani.
Survei melibatkan 400 responden yang mewakili sekitar 198.000 warga di empat kecamatan di Kabupaten PPU. Dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang proporsional, survei ini memiliki margin error 5 persen untuk menjamin akurasi data. “Kami memilih sampel yang representatif dari empat kecamatan untuk memastikan hasilnya mencerminkan kondisi riil di masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan hasil survei, Diskominfo PPU akan mengembangkan program pelatihan dan pendidikan digital untuk masyarakat, serta meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemanfaatan teknologi. Jika hasil survei menunjukkan rendahnya literasi digital, pelatihan khusus akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Sebaliknya, jika hasilnya positif, program-program lanjutan yang lebih besar akan dilaksanakan.
“Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui sejauh mana warga siap menghadapi transformasi digital. Kami akan merancang pelatihan sesuai dengan kebutuhan di tingkat desa maupun kelurahan,” imbuh Fitriani.
Fitriani juga menambahkan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup pengetahuan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup, pelayanan publik, dan pemerintahan yang lebih efisien. “Survei ini memberi kami kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata di lapangan, terutama dalam hal akses terhadap teknologi dan pemanfaatannya,” ujarnya.
Diskominfo PPU berharap survei ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas digital masyarakat, serta menyusun program-program yang relevan untuk mendorong pembangunan daerah berbasis teknologi. Pelatihan dan pengembangan keterampilan digital akan disesuaikan dengan hasil survei, memastikan upaya peningkatan literasi digital berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Survei ini adalah langkah awal yang penting. Kami berharap hasilnya dapat menjadi peta jalan untuk mengembangkan program-program literasi digital yang berkelanjutan. Kami akan terus bekerja keras untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, baik dengan pelatihan intensif maupun program-program lebih lanjut,” pungkas Fitriani. (adv/kominfoppu)
