Insightkaltim.com, SANGATTA – Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Rabu (30/10/2024). Dipimpin oleh Achmad Junaidi B selaku Sekretaris TPPS yang mewakili Pjs Bupati Kutim H Agus Hari Kesuma, acara ini mempertemukan berbagai pihak terkait guna memperkuat sinergi dalam menangani isu stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan utama di daerah ini.
Dalam sambutannya, Pjs Bupati menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam forum penting ini. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tahun 2024. “Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar regulasi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, hingga desa dalam upaya menurunkan prevalensi stunting,” ujarnya.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, mitra kerja Program Bangga Kencana (KKBPK), dan BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) Kabupaten Kutim. Para pejabat memaparkan berbagai program dan menegaskan komitmen mereka untuk mencapai target bebas stunting demi generasi emas Indonesia 2045.
Tantangan dan Harapan Bersama
Di tengah optimisme penurunan angka stunting, Pjs Bupati Kutim menegaskan bahwa tantangan sosial dan ekonomi di masa mendatang memerlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih solid. “Kita harus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar tujuan besar ini dapat tercapai,” tegasnya. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen penuh dalam mewujudkan Kutim bebas stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fokus Rapat: Edukasi dan Intervensi Langsung di Lapangan
Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah membahas pelaksanaan edukasi langsung di kecamatan dan desa. Sekretaris TPPS Achmad Junaidi B, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), memperkenalkan inovasi “Cap Jempol Stunting” untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Sasaran utama program ini mencakup remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Intervensi langsung dirancang agar para petugas dan kader lapangan dapat berinteraksi langsung dengan keluarga berisiko, memberikan edukasi serta pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang sehat,” jelas Achmad.
Langkah Strategis: Gizi Seimbang dan Infrastruktur Pendukung
Dalam rapat ini, TPPS juga merumuskan strategi untuk mempercepat penurunan stunting, antara lain pemenuhan gizi seimbang bagi bayi di atas 6 bulan serta ibu hamil dan menyusui. Program suplemen dan fortifikasi gizi serta peningkatan akses terhadap sanitasi dan air bersih juga menjadi prioritas utama. TPPS akan mengoptimalkan data berbasis e-PPGBM yang menunjukkan penurunan signifikan prevalensi stunting di Kutim. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di daerah ini turun dari 29 persen pada 2023 menjadi 16,94 persen pada Juni 2024, dan terus menurun hingga 15,7 persen pada September 2024.
Data Terkini: Penurunan Signifikan Keluarga Berisiko Stunting
Hasil rapat juga menyoroti perkembangan positif dalam penurunan jumlah keluarga berisiko stunting (KRS). Pada Semester II tahun 2023, tercatat 19.900 KRS, namun jumlah ini turun drastis menjadi 15.576 pada Juni 2024 dan mencapai 12.362 pada akhir September 2024. Data ini menunjukkan keberhasilan awal dari berbagai program intervensi yang diterapkan, meskipun TPPS tetap menekankan pentingnya mempertahankan upaya ini secara konsisten.
Angka anak yang mengalami stunting juga menunjukkan penurunan, dari 1.801 pada Juni 2024 menjadi 1.748 pada akhir September 2024. Kecamatan Muara Bengkal tercatat memiliki jumlah anak stunting tertinggi (224 anak), sementara Kecamatan Batu Ampar berada di posisi terendah dengan hanya 5 anak.(adv/Kutim)
