Insightkaltim.com, SANGATTA – Dalam persiapan menghadapi Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutim di Hotel Royal Victoria, Sangatta, pada Rabu (30/10/2024). Acara bertema “Konsolidasi Forkopimda dengan Forkopimcam Menjelang Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024” ini bertujuan menguatkan sinergi seluruh pihak dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial yang bisa timbul sebelum dan saat pilkada.
Dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK), rakor ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, serta perwakilan dari Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, Camat, Kapolsek, dan Danramil se-Kutim. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim sebagai inisiator acara juga hadir bersama Badan Intelijen Nasional (BIN).
Konsolidasi untuk Menjaga Keamanan Pilkada
Pjs Bupati Kutim AHK menegaskan pentingnya peran seluruh pihak dalam menciptakan suasana kondusif menjelang pilkada. “Setiap pihak harus meningkatkan perannya, memperkuat silaturahmi, dan menyatukan visi demi suksesnya Pilkada Kutim 2024. Potensi kerawanan ada, tetapi kami optimistis, insyaAllah, hal itu dapat diredam,” ujar AHK.
Agus juga menyebutkan bahwa potensi kerawanan telah dipetakan dengan baik, meliputi distribusi logistik, peran penyelenggara, dan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjadi perhatian utama. Ia menekankan, ASN dan TNI-Polri harus bersikap netral, karena hal ini merupakan harga mati. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat penting untuk memperkuat langkah antisipasi ini.
Ketua DPRD Kutim, Jimmy, mengingatkan bahwa meskipun para legislator mendukung pasangan calon (paslon) sesuai instruksi partai, netralitas sebagai pejabat daerah tetap harus diutamakan. “Meski netralitas ini kerap menjadi tantangan, kami memiliki kewajiban untuk menjamin pilkada berlangsung damai. Terlebih lagi, Kutim berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.
Persiapan Keamanan dan Distribusi Logistik
Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan melaporkan kesiapan aparat keamanan. Sebanyak 414 personel Polres akan dilibatkan, dengan dukungan tambahan 100 personel dari Polda dan 100 lainnya dari Brimob dan Samapta. Total terdapat 429.640 warga dengan 297.994 daftar pemilih tetap yang akan mengikuti pilkada, terdiri dari 160.805 pemilih laki-laki dan 137.189 pemilih perempuan. Para pemilih tersebar di 18 Kecamatan serta 141 kelurahan/desa dengan 171 Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana titik rawan teridentifikasi di sekitar 500 lokasi. Setiap dua personel akan ditempatkan di tiap TPS untuk kawasan rawan guna menjaga stabilitas di lapangan. Kapolres menekankan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi praktik politik uang dan potensi kecurangan lainnya. “Kami mendorong masyarakat untuk memverifikasi setiap informasi terkait pilkada. Jangan sampai berita hoaks memicu konflik,” ucapnya.
Lanal Sangatta juga memaparkan kesiapan logistik melalui jalur laut yang mencakup 7 Pos AL. Persiapan distribusi logistik dari Tanjung Mangkalihat, yang memerlukan 13-15 jam perjalanan darat, diantisipasi dengan perencanaan matang, dengan distribusi laut memperhitungkan pasang surut air laut untuk memastikan logistik sampai tepat waktu.
Tantangan Partisipasi Politik
Kodim 0909/KTM mencatat bahwa salah satu tantangan dalam demokrasi di Kutim adalah kedewasaan masyarakat dalam berpartisipasi politik. Meskipun pelaksanaan pilkada sebelumnya berjalan kondusif, rendahnya partisipasi pemilih perlu diperhatikan. Edukasi politik yang baik dan benar harus diberikan agar masyarakat lebih dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Jimmy juga menggarisbawahi pentingnya upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. “Partisipasi pemilih yang rendah akan mempengaruhi hasil pilkada dan kualitas kepemimpinan di Kutim,” ujarnya.
Rekomendasi dan Harapan untuk Keamanan Pilkada
Rakor ini menghasilkan rekomendasi penting, termasuk penambahan polsek dan koramil di kecamatan yang minim fasilitas keamanan. Pjs Bupati Kutim, melalui Kapolres, merekomendasikan kepada Kapolda untuk merekrut personel kepolisian dari warga lokal agar lebih berkenan ditempatkan di daerah terpencil. “Ke depan, kami berharap konsolidasi ini dapat dipertahankan. Semua Forkopimcam diharapkan segera berkoordinasi dengan Forkopimda jika ada potensi kerawanan,” tandas Agus.
Dengan berbagai langkah antisipatif dan konsolidasi yang terus diperkuat, seluruh pihak optimis bahwa Pilkada Kutim 2024 akan berlangsung aman, mulai dari masa kampanye hingga pasca pemungutan suara.(adv/Kutim)
