Insightkaltim.com, SANGATTA – Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengintensifkan strategi guna mengantisipasi potensi konflik antar pasangan calon (paslon). Langkah ini diambil melalui Rapat Koordinasi (Rakor) virtual yang digelar pada Rabu, 30 Oktober 2024, dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dan diikuti oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) HM Agus Hari Kesuma bersama jajaran terkait.
Dalam pertemuan yang berlangsung via Zoom Meeting tersebut, pembahasan utama difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki dua pasangan calon dalam Pilkada, seperti Kutim, Berau, dan Paser. Akmal Malik menekankan pentingnya pengaturan jadwal kampanye akbar untuk masing-masing paslon guna menghindari gesekan antara pendukung, terutama dalam situasi konvoi yang sering terjadi saat kampanye akbar berlangsung.
“Penting untuk mengatur jadwal kampanye dengan baik, agar tidak ada tumpang tindih antara kegiatan kampanye paslon. Terutama dalam hal konvoi pendukung yang bisa berpotensi menimbulkan ketegangan,” ujar Akmal.
Menanggapi arahan tersebut, Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, melaporkan persiapan Pilkada Kutim yang telah dilakukan. Agus menjelaskan bahwa pihaknya, bersama dengan aparat keamanan, termasuk Ketua KPU Kutim Siti Akhlis Muafin, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Ketua Bawaslu Kutim Aswadi, dan Kepala Badan Kesbangpol Kutim Tejo Yuwono, telah merancang langkah-langkah preventif guna menjaga stabilitas daerah selama tahapan kampanye.
“Untuk di Kutim, kami sudah merencanakan bahwa kampanye akbar kedua paslon kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024. Kami juga mengatur lokasi kampanye agar jaraknya cukup jauh, sekitar 10 kilometer, untuk menghindari potensi gesekan. Dengan pemisahan yang cukup jauh, diharapkan suasana tetap aman dan kondusif,” jelas Agus.
Strategi ini diharapkan mampu meminimalisir ketegangan antar pendukung, dengan pemisahan lokasi kampanye yang signifikan, sehingga mencegah potensi konflik di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, juga mengingatkan pentingnya pemantauan yang terus menerus terhadap potensi konflik selama masa kampanye. Menurutnya, pemantauan yang baik harus dilakukan terutama di daerah-daerah yang sudah diidentifikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ia menegaskan bahwa penjadwalan kampanye dan pemilihan lokasi yang tepat sangat krusial untuk menjaga kondusivitas wilayah, tidak hanya selama masa kampanye, tetapi juga sampai dengan pengumuman hasil pemilihan.
“Pemantauan yang cermat dan pengaturan kampanye yang terstruktur dengan baik adalah kunci untuk menjaga suasana tetap damai. Semua pihak, baik dari pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, harus menjaga stabilitas hingga Pilkada selesai,” tambah Akmal.
Rakor ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh elemen di Kaltim untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada 2024. Dengan kesiapan yang matang dari seluruh pihak, diharapkan pelaksanaan Pilkada di Kaltim dapat berlangsung aman, tertib, dan damai.
Di akhir pertemuan, Akmal kembali menekankan pentingnya kesadaran kolektif serta peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat, dalam menjaga ketenangan dan stabilitas daerah menjelang puncak pesta demokrasi tersebut.(adv/kutim)
