Insightkaltim.com, PPU – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Zainal Arifin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang skema pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Multi Sarana Infrastruktur (SMI) di kantor Bupati PPU, pada Selasa (22/10/2024).
Rapat ini dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Raup Muin, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat PPU, Nicko Herlambang, serta jajaran PT SMI dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zainal Arifin menjelaskan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten PPU. “Diskusi ini bertujuan untuk membuka peluang pendanaan kreatif yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan di PPU,” ujarnya.
Zainal menambahkan bahwa PT SMI hadir untuk menawarkan solusi alternatif pembiayaan melalui pinjaman yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pembangunan prioritas. “Pinjaman ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pembangunan yang dilaksanakan,” katanya.
Terkait dengan pinjaman yang sedang dijajaki, Zainal mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab PPU masih terikat dengan pinjaman dari PT SMI yang baru akan berakhir pada 2026. “Kita masih dalam proses penjajakan, dan ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Ketua DPRD juga mengingatkan agar selalu memperhatikan efektivitas pelaksanaan program, agar program-program yang dijalankan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten PPU, Raup Muin, menyampaikan bahwa meski PPU memiliki wilayah yang sangat luas, jumlah penduduknya relatif kecil. Hal ini menyebabkan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan di PPU jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki wilayah lebih kecil. Raup Muin juga menyoroti pemanfaatan dana pinjaman PT SMI pada proyek-proyek sebelumnya, seperti pembangunan Coastal Road yang hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Terkait pinjaman, kami tidak keberatan selama itu untuk kebaikan PPU, namun kami berharap peruntukannya jelas dan tepat. Rasanya sayang jika biaya yang begitu besar tidak memberikan manfaat maksimal. Oleh karena itu, perencanaan proyek harus benar-benar matang,” tuturnya.
Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik untuk memaksimalkan pembiayaan dan pembangunan di Kabupaten PPU. (adv/kominfoppu)
