Insightkaltim.com, PENAJAM – Masyarakat Kelurahan Jenebora dan Gersik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mempertanyakan kepastian hak mereka di tengah pembangunan Bandara Verry Verry Important Person (VVIP). Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Bupati PPU pada Senin (7/10/2024).
Warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait ketidakjelasan status tapal batas yang berpotensi mengganggu hak atas tanah mereka.
Isu tapal batas ini muncul seiring dengan proyek strategis yang melibatkan dua wilayah tersebut, yang mana pemerintah daerah diminta memberikan jaminan agar hak-hak masyarakat yang sudah ada tidak terganggu.
Warga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini, terutama karena adanya ketentuan luas minimal kelurahan yang menjadi perdebatan.
Asisten I Bidang Pemerintahan PPU, Niko Herlambang, yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Muhammad Zainal Arifin, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk berada di semua pihak dan menjaga hak-hak masyarakat.
Menurut Niko, pemerintah berupaya untuk transparan dan memberikan informasi secara terbuka kepada warga yang terdampak proyek bandara VVIP.
“Kami prinsipnya terbuka dan siap berdialog dengan masyarakat. Mereka hanya menanyakan tahapan proses yang sudah dilakukan, dan kami sudah menyampaikan data sementara yang kami peroleh serta hasil yang ada,” ujar Niko.
Niko menjelaskan bahwa meskipun belum ada kesepakatan terkait tapal batas, pemerintah daerah sedang berupaya mencari solusi yang tepat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah syarat luas minimal kelurahan yang harus mencapai 1.200 hektar, sedangkan wilayah Jenebora saat ini hanya mencakup 34 persen dari syarat tersebut.
Selain masalah tapal batas, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Beberapa pihak dilaporkan mencoba menjual lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yang semakin memperkeruh situasi.
“Penjelasan dari Pj Bupati sudah sangat tegas. Kami tidak akan membiarkan oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Tindakan penjualan lahan secara ilegal akan kami proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Niko.(adv/kominfoppu).
