Insightkaltim.com, PENAJAM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada tujuh perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) namun belum melengkapi izin usahanya.
Kepala DPMPTSP PPU, Nurlaila, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Nurlaila menyatakan, pihaknya akan mengeluarkan surat hasil klarifikasi dan validasi data perizinan perusahaan-perusahaan tersebut.
“Kami memberikan waktu tujuh hari untuk melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi. Jika dalam waktu tersebut tidak ada perkembangan, kami akan melayangkan SP1,” ungkapnya.
Ketujuh perusahaan tersebut diharuskan melengkapi dokumen perizinan dasar, seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), izin lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih kurang.
Setelah SP1 diterbitkan, perusahaan akan diberikan waktu 30 hari untuk memenuhi persyaratan perizinan. Apabila tidak ada langkah yang diambil, tindakan tegas seperti penyegelan akan menjadi opsi yang mungkin diambil.
Nurlaila menegaskan bahwa DPMPTSP PPU siap memberikan pendampingan penuh kepada perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Jika ada kendala, kami menyediakan petugas untuk membantu proses unggah dokumen dan kelengkapan data melalui OSS,” tuturnya.
Meskipun sebagian besar perusahaan tersebut beroperasi untuk mendukung proyek-proyek vital di IKN, Nurlaila menekankan bahwa melengkapi izin usaha adalah kewajiban yang harus dipatuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia mencontohkan satu perusahaan yang telah berhasil mengurus izin lengkap sebagai acuan bagi perusahaan lain untuk mengikuti langkah yang sama.
“Tindakan penyegelan sangat kami hindari, namun jika peringatan tidak digubris, penutupan usaha menjadi opsi terakhir sesuai undang-undang,” tegasnya.(adv/kominfoppu)
