Insightkaltim.com, PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mengajukan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2025. Usulan ini disampaikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni dan ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah.
Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Perkimtan PPU, Khairul Achmad, menjelaskan bahwa setiap Kepala Keluarga (KK) yang memenuhi syarat akan menerima bantuan sebesar Rp 25 juta untuk renovasi rumah mereka.
“Program penanganan RTLH tahun 2025 ini kami alokasikan Rp 3 miliar, dan bantuan ini akan disebarkan di beberapa kecamatan dan desa yang membutuhkan,” ujar Khairul baru-baru ini.
Kecamatan Penajam tercatat sebagai wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak, diikuti oleh Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Sepaku. Namun, untuk Kecamatan Sepaku, bantuan dari program pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah sepenuhnya tersalurkan, dengan pelaksanaan 100 persen di Desa Wonosari.
Khairul juga menyebutkan bahwa anggaran tersebut akan dibagi berdasarkan kategori kondisi rumah, yaitu rehab ringan, rehab sedang, dan rehab berat.
“Dengan anggaran ini, total rumah yang dapat dibantu sekitar 120 unit,” tambahnya.
Secara umum, setiap rumah akan menerima bantuan Rp 25 juta, namun penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Untuk kategori rehab berat, anggaran yang diperlukan akan lebih besar dibandingkan dengan rehab ringan, sehingga penyaluran dana akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Rehab berat akan membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan rehab ringan, jadi kami akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” tutup Khairul.(adv/kominfoppu)
