Insightkaltim.com, PENAJAM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar operasi pengawasan terhadap sejumlah perusahaan di sekitar kawasan Bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perizinan usaha di area strategis tersebut.
Kepala DPMPTSP PPU, Nurlaila, menyatakan bahwa pengawasan dilakukan bersama tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, serta beberapa instansi lainnya. “Kami bersama tim melakukan monitoring gabungan untuk memeriksa kelengkapan izin dari perusahaan yang beroperasi di sekitar Bandara VVIP IKN,” ujarnya.
Dari hasil pengawasan terhadap delapan perusahaan, ditemukan bahwa tujuh di antaranya belum memenuhi kewajiban perizinan secara lengkap. Terutama, izin operasional menjadi masalah yang banyak dihadapi perusahaan-perusahaan tersebut.
“Sebagian besar yang belum lengkap izinnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang batching plant dan produksi beton siap pakai,” jelas Nurlaila.
Menurutnya, DPMPTSP telah memanggil perwakilan dari masing-masing perusahaan untuk memberikan klarifikasi dan kesempatan melengkapi izin yang belum dipenuhi. “Kami sudah memanggil legal officer dari perusahaan-perusahaan terkait dan sesuai regulasi, kami akan memberikan peringatan secara bertahap. Jika tidak ada tindakan, akan ada sanksi serius, termasuk penutupan usaha,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nurlaila menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi tiga izin utama: Nomor Induk Berusaha (NIB), izin pemanfaatan ruang, dan persetujuan lingkungan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan yang sudah berdiri atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan yang sudah digunakan.
“Kami memberikan waktu satu bulan bagi perusahaan untuk melengkapi semua izin. Jika tidak dipenuhi, sanksinya bisa berupa pencabutan izin usaha dan penutupan operasional,” tegasnya.(adv/kominfoppu)
