Insightkaltim.com, PENAJAM – Menjelang Pilkada pada 27 November mendatang, Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai yang menerima remunerasi dari APBD dan APBN untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Imbauan ini ditegaskan dalam rangka memastikan integritas ASN di tengah gelaran pesta demokrasi.
“Setiap kali pemilu, keluarga besar ASN selalu diingatkan untuk bersikap netral,” ujar Tohar saat ditemui di Kantor Bupati PPU beberapa waktu lalu.
Imbauan ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati PPU Nomor 10/Tahun/2024 yang mengatur netralitas ASN, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Tohar juga menekankan bahwa Pemkab PPU memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, khususnya dalam peran bupati sebagai pembina politik daerah.
“Sebagai pembina politik daerah dan kepegawaian, Bupati memiliki kewajiban memastikan ASN, PPPK, dan tenaga harian lepas (THL) tidak terlibat dalam politik praktis,” lanjutnya.
Tohar menjelaskan bahwa sosialisasi terkait netralitas ASN telah dilakukan secara menyeluruh. Ia menekankan larangan-larangan yang harus dipatuhi ASN selama masa pemilu, seperti tidak boleh terlibat dalam kampanye atau mengenakan atribut partai, serta dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
“ASN tidak boleh ikut kampanye, mengenakan atribut partai, atau mengerahkan pegawai lain. Fasilitas milik negara seperti kendaraan dinas juga tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik,” tegasnya.
Pelanggaran terhadap aturan ini, menurut Tohar, dapat berujung pada sanksi administratif hingga hukum bagi ASN yang terlibat. Dengan adanya imbauan ini, diharapkan ASN di PPU dapat menjaga profesionalisme mereka sebagai aparatur negara dengan tetap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik.
“Netralitas ASN adalah kunci menjaga kepercayaan publik dan profesionalisme kita,” tutupnya. (adv/kominfoppu)
