Insightkaltim.com, PENAJAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah fokus melakukan pemetaan ulang wilayah transmigrasi di bekas Kecamatan Sepaku, yang kini menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Perubahan status wilayah ini memerlukan pendekatan baru dalam pengelolaan transmigrasi dan perlindungan hak-hak para transmigran.
Kepala Disnakertrans PPU, Marjani Ali, menjelaskan bahwa pemetaan ulang ini dilakukan sebagai respons atas tantangan yang muncul setelah pemisahan Kecamatan Sepaku dari Kabupaten PPU. Dengan perubahan ini, pemerintah daerah harus menata ulang wilayah transmigrasi agar para transmigran tidak dirugikan.
“Kami memfokuskan pada pemetaan kondisi yang ada, bekerja sama dengan para ahli transmigrasi dan pertanahan untuk melakukan survei dan kajian mendalam,” ujar Marjani.
Dalam proses pemetaan ini, beberapa permasalahan krusial muncul, terutama terkait dengan sertifikasi lahan dan kepastian hak-hak para transmigran. Marjani mengungkapkan bahwa masih ada lahan transmigrasi yang belum memiliki sertifikat resmi, yang menimbulkan ketidakpastian bagi para transmigran.
“Sertifikasi lahan menjadi salah satu isu utama yang sedang kami upayakan penyelesaiannya,” jelas Marjani.
Ia menegaskan bahwa Disnakertrans PPU akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul, terutama dalam hal hak kepemilikan lahan transmigrasi di wilayah yang kini menjadi bagian dari IKN.(adv/kominfoppu)
