Insightkaltim.com, Penajam – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU), Mohammad Khazin, menegaskan kepala desa yang terlibat dukungan kepada calon kepala daerah berisiko menghadapi sanksi berat.
Tindakan hukum akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, baik administratif maupun berpotensi pidana. Pernyataan ini disampaikan Khazin setelah menghadiri acara Bawaslu Superfest di Kantor Pemerintah Kabupaten PPU, Sabtu (31/08/2024).
Menurut Khazin, Bawaslu akan menganalisis laporan terkait keterlibatan kepala desa dalam politik praktis. “Keterlibatan kepala desa bisa berujung pada pelanggaran administratif hingga pidana,” ujarnya. Meski tidak semua pelanggaran administratif berakhir pidana, masing-masing pelanggaran tetap memiliki konsekuensi hukum.
Ketika ditanya mengenai jenis sanksi, Khazin menyebut hukuman akan disesuaikan dengan pelanggaran. Salah satu contoh adalah kepala desa yang ikut serta dalam sosialisasi atau kampanye calon kepala daerah. “Jika pelanggarannya administratif, sanksi ditentukan pemerintah daerah, bisa berupa teguran ringan hingga berat,” jelasnya.
Bawaslu PPU menegaskan akan mengawasi ketat proses pemilihan kepala daerah serta menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan demi menjaga integritas pemilu.(adv/Kominfoppu)
