Insightkaltim.com, Penajam – Sebanyak 13 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi kendala dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua, yang seharusnya mulai dicairkan pada April 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU tengah mendorong percepatan proses agar serapan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, mengungkapkan bahwa kendala pencairan ADD ini terutama dialami desa-desa di Kecamatan Babulu dan Sepaku, yang merupakan wilayah dengan jumlah desa terbanyak di PPU. “Desa di Kecamatan Sepaku dan Babulu memang paling banyak, sehingga memerlukan waktu lebih dalam proses verifikasinya,” ujar Tita.
Tita menjelaskan bahwa masalah utama yang menghambat pencairan ADD adalah persyaratan administrasi yang belum lengkap. Banyak perangkat desa belum memenuhi seluruh dokumen yang dibutuhkan, sehingga tidak lolos verifikasi di tingkat kecamatan.
“Saat mereka merasa sudah lengkap, ternyata ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, dan masih harus melalui proses verifikasi lagi di kecamatan,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, DPMD PPU telah berkoordinasi dengan pendamping tenaga profesional desa serta tim verifikasi kecamatan guna membantu perangkat desa menyelesaikan kendala administrasi. Kendala yang sering dihadapi terkait dengan kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPG), yang menjadi syarat utama pencairan dana.
Proses verifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama, menurut Tita, disebabkan oleh pemeriksaan dokumen yang harus dilakukan secara menyeluruh oleh tim verifikasi. “Kami akan bekerja sama dengan pendamping profesional desa dan tim verifikasi kecamatan agar segera menyelesaikan permasalahan administrasi mereka,” jelas Tita.
DPMD berharap percepatan pencairan ADD ini dapat segera terlaksana setelah desa-desa tersebut melengkapi persyaratan administrasi, sehingga dana dapat disalurkan sesuai jadwal.(adv/kominfoppu)
