Insightkaltim.com, **Penajam** – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten PPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini berlangsung dari 20 hingga 23 Agustus 2024 di seluruh Kantor Kecamatan se-Kabupaten PPU. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman aparatur desa dan kelurahan mengenai pentingnya integrasi perspektif gender dalam tata kelola pemerintahan desa.
Sosialisasi yang diadakan pada Jumat (23/8/2024) di Aula Kecamatan Penajam ini dihadiri oleh aparatur desa, kelurahan, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh wilayah kecamatan. Kegiatan ini diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif gender dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara terencana dan berkelanjutan.
Nurbaya, Sekretaris DP3AP2KB, yang didampingi oleh Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Hery Handayani, membuka acara dengan menekankan pentingnya Pengarusutamaan Gender sebagai strategi kunci dalam pemberdayaan perempuan. “Pembangunan berkualitas harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada peran serta semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan,” ungkap Nurbaya.
Ia juga menjelaskan bahwa pencapaian pembangunan yang berkeadilan gender dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). “Ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus berupaya mengurangi bias gender dalam pembangunan,” tambahnya.
Enik Herawati, Analis Kebijakan Ahli Muda DP3AP2KB Kabupaten PPU, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Ia memaparkan pentingnya implementasi PUG di tingkat desa dan kelurahan, serta menekankan perlunya peningkatan pelaksanaan PUG di daerah guna mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang lebih baik.
Diharapkan melalui sosialisasi ini, aparatur desa dan kelurahan dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait pengarusutamaan gender, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang adil dan berkelanjutan.(adv/kominfoppu)
