Insightkaltim.com, **SANGATTA** – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dr. Novel Tyty Paembonan, melontarkan kritikan keras terhadap beberapa pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang menunjukkan niat kerja. Ia menegaskan bahwa meskipun dana dan program sudah tersedia, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh alasan-alasan yang tidak substansial.
“Maksud saya gini loh, sekarang itu dia itu niat kerja ada ndak? Duit sudah ada, program sudah siap, tapi pas ditanya sama Alfian, kan semua orang pada menunggu,” ujar Novel saat ditemui media di DPRD Kutim, Rabu (12/06/2024).
Novel juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak perubahan yang seringkali terjadi, yang dapat menyebabkan kekacauan terutama dengan naiknya harga material yang berdampak pada pengendalian pekerjaan.
“Terus nanti bertabrakan atau bersamaan lagi dengan perubahan, apa ndak kalang kabut lagi? Apalagi di mana harga material naik yang akhirnya pekerjaan tidak terkontrol bagus,” lanjutnya.
Ia mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas kerja pegawai OPD melalui pelatihan yang tepat dan relevan, serta menghargai kerja keras yang telah dilakukan.
“Itulah yang selalu saya bilang kepada teman-teman di OPD, kita ini menghargai dan mengapresiasi kerja kalian. Kita mau SDM kalian juga semakin bagus,” katanya. “Tapi yang namanya bimbingan teknis, studi banding, pembelajaran dan sebagainya itu silahkan, tapi yang betul-betul ada nilainya,” tambahnya.
Sebagai anggota komisi A, Novel menekankan bahwa pelatihan dan studi banding harus dilakukan dengan proporsi yang wajar dan memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan kinerja pegawai, bukan sekadar mengurangi waktu kerja efektif di kantor.
“Dan menurut saya juga jangan kelewatan, yang sewajar-wajarnya sajalah. Bagaimana kalau misal sebulan tiga kali keluar, berapa hari saja di kantor? Kan susah kalau begitu,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa para pegawai harus sadar bahwa mereka bekerja menggunakan uang rakyat dan sudah mendapat gaji serta tunjangan. Oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas mereka.
“Jadi saya harapkan, ini kan uang rakyat, kalian sudah digaji, kalian juga sudah mendapat TPT dan sebagainya, maka harus benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
