Insightkaltim.com, SANGATTA– Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra strategis Pemerintahan Desa (Pemdes), dalam membangun desa. BPD memiliki kewenangan yang mirip dengan legislatif hanya saja dalam lingkup yang lebih kecil.
“Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga eksekusinya di lapangan, BPD berfungsi sebagai pengawas. BPD sebagai corong dan saluran aspirasi warga desa dalam memberikan masukan bagi aparat desa dalam melaksanakan pembangunan,”ujar Bupati H Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Kerja II Persatuan Anggota BPD se Kutim pada Senin (2/1/2024) di Gedung Serba Guna, Pusat Perkantoran Pemkab di Bukit Pelangi Sangatta.
Lebih lanjut, Ardiansyah mengingatkan bahwa desa harus menyiapkan diri sejak sekarang. Keunggulan komparatif yang dimiliki desa harus difokuskan dan dikembangkan menjadi andalan dalam struktur APBDes.
“APBD kita saat ini ditopang sekitar 80 persen dari sektor mineral dan gas. Tetapi mulai tahun 2030 sudah mulai dibatasi produksinya. Bahkan pada 2050 tidak dibolehkan lagi ekspor kecuali dalam bentuk bahan lain, seperti etanol atau bio diesel. Jadi sekarang harus siapkan diri,” tegas Ardiansyah.
Ardiansyah berharap rapat kerja II ini mampu menghasilkan rekomendasi yang akan dipakai untuk mengoptimalisasikan program-program yang bersinergi dengan Pemdes. Termasuk beberapa program pembangunan kantor desa yang belum selesai. Bupati berharap tahun ini bisa diselesaikan.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PABPD) Kutim Ridwan Abdul Rasak melaporkan, ada 70 anggota perwakilan BPD yang hadir dalam rapat kerja II PABPD se Kutim kali ini.
“Raker II ini mengusung tema ‘Optimalisasi Pembangunan Desa Untuk Kutai Timur Lebih Maju dan Sejahtera, Bersatu, Berjuang, Bermartabat’,” jelasnya.
Dengan menghadirkan narasumber Ketua TP PKK Hj Siti Robiah dan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kutim. Intinya memaparkan program-program kolaborasi untuk memajukan desa yang mandiri. (adv/Kutim)
