Insightkaltim.com, KAUBUN– Masih banyak infrastruktur di daerah ini yang harus ditingkatkan. Sebab, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, membuka isolasi kawasan, meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan sosial, ekonomi termasuk kesehatan.
Demikian ditegaskan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman kala mendampingi Gubernur Kaltim Isran Noor pada Ground Breaking lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Nibung di Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, Rabu (2/8/2023).
“Dengan hadirnya Jembatan Sungai Nibung ini, akses antara Desa Kadungan Jaya dan Pelawan semakin lancar. Bukan itu saja, jembatan ini akan membuka akses luas menuju daerah di Kabupaten Berau. Jadi masyarakat dapat menghemat biaya dan waktu perjalanan. Terima kasih kepada Gubernur dan jajaran Pemprov Kaltim yang kembali melanjutkan pembangunan jembatan tersebut,” ujar Ardiansyah.
Kemudian, Ardiansyah berharap ruas jalan yang menghubungkan Desa Kadungan Jaya di Kaubun hingga ke Kecamatan Karangan sepanjang 78 kilometer bisa ditingkatkan. Ruas jalan yang menghubungkan antara Desa Kadungan Jaya dengan Kecamatan Karangan sepanjang 78 kilometer di bawah kewenangan Pemprov Kaltim diharapkan bisa ditingkatkan kualitasnya.
Saat ini, sambung Ardiansyah, kebanyakan warga yang akan ke Karangan biasanya lewat sungai melalui dermaga di Sangkulirang. “Mudah-mudahan tahun 2024 bisa diselesaikan,” harap Ardiansyah.
Secara umum Ardiansyah berharap program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemkab Kutim dan Pemprov Kaltim terus bersinergi. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Isran Noor menjelaskan bahwa jembatan Sungai Nibung sepanjang 390 meter sudah dimulai pembangunannya pada 2014 lalu. Namun dengan berbagai pertimbangan tidak dilanjutkan. Selanjutnya pada 2023 ini progress pembangunannya kembali akan diselesaikan.
“Jika tidak ada hambatan di lapangan, target penyelesaiannya rampung pada Desember 2024. Total biaya APBD Provinsi Kaltim untuk penyelesaian jembatan ini sebesar Rp 300 miliar,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Isran Noor, melalui Peraturan Gubernur Kaltim mengajak pihak swasta berperan lebih banyak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR). Sebab dia merasa meskipun Kaltim memiliki sumber daya alam yang kaya, namun masih ada 6,3 masyarakat miskin. Perlu dukungan dan peran serta swasta. Menurut Isran dengan adanya Pergub yang mengatur dana CSR, ada kepedulian bersama, gotong-royong dan berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan di Kaltim. “Dengan fokus pengadaan rumah layak huni (RLH),” jelasnya. (adv/kutim)
