Insightkaltim.com, KUTAI TIMUR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD periode 2019-2024 tetap ada dan tidak hilang. Ia menegaskan bahwa meskipun banyak usulan masyarakat yang belum terealisasi, hal tersebut lebih terkait dengan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikannya.
“Bukan hilang, namun ada kendala dalam kemampuan pemerintah untuk merealisasikan usulan tersebut. Ada yang sudah direalisasikan, ada juga yang belum. Ini menjadi pekerjaan rumah, terutama bagi dinas-dinas terkait seperti Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim),” ungkap Jimmi saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur, belum lama ini.
Jimmi menambahkan bahwa DPRD berencana untuk memanggil instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk mencari tahu alasan di balik ketidakmampuan pemerintah dalam merealisasikan usulan-usulan prioritas tersebut.
“Kebanyakan usulan yang belum terealisasi adalah di sektor infrastruktur. Itu yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa ini belum dilaksanakan? Apakah ada masalah dalam pelaksanaannya atau apakah sudah ada solusi?” bebernya.
Jimmi juga menegaskan bahwa Pokir yang berisi aspirasi masyarakat adalah tanggung jawab anggota DPRD. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap usulan tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik, agar apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terealisasi dan bermanfaat bagi mereka,” ujar Jimmi.
Lebih lanjut, Jimmi menyatakan dukungannya terhadap mantan anggota DPRD, Abdi Firdaus, yang sebelumnya mengancam akan melaporkan TAPD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan hilangnya usulan Pokir DPRD.
“Itu adalah opsi yang bagus, dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Aspirasi masyarakat harus diakomodasi dengan baik, dan jika ada yang menghambat, kita harus mencari solusi yang tepat,” tutur Jimmi.
Ketua DPRD ini berharap, dengan adanya pemanggilan instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak, semua aspirasi masyarakat dapat segera terealisasi. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar tidak ada lagi aspirasi masyarakat yang terabaikan.
“Kami akan terus mengawasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah diamanatkan oleh DPRD demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
