Insightkaltim.com, SANGATTA – Luasan panen padi di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Timur, mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa luasan panen padi tahun 2023 tercatat hanya 57,08 ribu hektare, turun dari 64,97 ribu hektare pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencapai 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen.
Menanggapi penurunan tersebut, Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, mengatakan bahwa penurunan luasan panen padi juga dirasakan di Kabupaten Kutai Timur. Ia menyebutkan, penurunan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih sistematis dan waktu yang cukup untuk memperbaiki keadaan.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” ujar David saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur belum lama ini.
David menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (BPN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di seluruh daerah, termasuk di Kutai Timur.
“Melalui program ini, kami berharap pemerintah daerah dapat merasakan manfaatnya, terutama saat program ketahanan pangan mulai berjalan,” tambah David.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendukung program ketahanan pangan yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait ketersediaan pangan di daerah.
“Tunggu langkah-langkahnya, kami yakin ini akan membawa perubahan positif bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah kita,” kata David.
Plt Sestama BPN, Sarwo Edhy, dalam pernyataan yang dipublikasikan di laman resmi Badan Pangan Nasional, menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pelaksanaan program-program yang berfokus pada ketahanan pangan. Sarwo Edhy menekankan pentingnya upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program ini berjalan optimal untuk menciptakan ketahanan pangan yang tangguh dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Sarwo Edhy.
David Rante berharap, dengan adanya kerjasama antara BPN dan Polri, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah, program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik dan efektif di Kutai Timur. Ia berkomitmen untuk terus memantau perkembangan program ini agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan berupaya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program ketahanan pangan yang ada,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
