Insightkaltim.com, SANGATTA – Realisasi Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur 2024 hingga triwulan ketiga masih sangat rendah, yakni baru mencapai 29,47 persen dari total anggaran sebesar Rp14 triliun.
Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya penyerapan anggaran tersebut, yang menurutnya menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Ini bukan hal yang mudah untuk disampaikan. Sebagai anggota DPRD, kami merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab kami. Kami sudah beberapa kali mengingatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk memaksimalkan serapan anggaran,” ungkap Faizal, belum lama ini.
APBD Perubahan Kutai Timur 2024 awalnya direncanakan sebesar Rp9,1 triliun, namun mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp14 triliun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh dua kebijakan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 terkait pajak batu bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit.
“Ini kali pertama Kutai Timur memperoleh DBH dari sektor kelapa sawit, yang membuat anggaran kita bertambah cukup besar,” tambah Faizal.
Selain itu, Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari APBD 2023 sebesar Rp1,7 triliun juga turut memperbesar anggaran tahun ini. Namun, meski anggaran yang tersedia sangat besar, Faizal mengungkapkan keprihatinan karena hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Dengan dana sebesar itu, kita seharusnya bisa mempercepat pembangunan, tetapi kenyataannya serapan anggaran masih sangat rendah,” jelas Faizal.
Untuk memantau progres penggunaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengadakan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sebanyak empat kali sepanjang tahun 2024. Rapat tersebut diadakan pada Februari, April, Juli, dan Oktober, untuk mengevaluasi capaian serapan anggaran.
“Pada rapat di bulan April, serapan anggaran hanya 8,2 persen. Lalu pada Juli naik menjadi 20,58 persen. Namun sampai Oktober ini, baru mencapai 29,47 persen, masih jauh dari target 75 persen yang diharapkan,” kata Faizal.
Dengan waktu yang semakin singkat menjelang akhir tahun, Faizal meragukan serapan anggaran bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
“Melihat perkembangan ini, saya pesimistis anggaran sebesar Rp14 triliun bisa terserap seluruhnya. Waktu kita tinggal dua bulan lagi, dan ini sangat sempit untuk mengejar sisa anggaran yang belum terpakai,” tutup Faizal.(adv/dprdkutim)
