Insightkaltim.com, BALIKPAPAN – Setelah tertunda selama tiga tahun, pembangunan SMK 7 Balikpapan akhirnya menunjukkan perkembangan dengan dimulainya proses pemancangan pada Oktober 2023. Terletak di kawasan Mangrove, Balikpapan Barat, sekolah kejuruan ini diharapkan rampung pada 2025 dan bisa segera dimanfaatkan oleh siswa.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mendesak agar proyek ini terus diawasi dan didorong agar tidak kembali tertunda. Sigit menilai keberadaan SMK 7 Balikpapan sangat penting untuk menambah kapasitas sekolah menengah negeri di kota tersebut, yang saat ini masih belum mencukupi. Dari data yang ada, Balikpapan memiliki 28 SMP, namun hanya 15 SMA/SMK negeri, dengan 9 SMA dan 6 SMK. Hal ini menyebabkan hanya sekitar 67 persen lulusan SMP yang bisa tertampung di sekolah negeri, sementara sisanya terpaksa memilih sekolah swasta.
“Awalnya, proyek ini sempat terhambat oleh masalah penyerahan lahan dari pemerintah kota, namun kini sudah terselesaikan. Anggaran juga sudah tersedia, dan saya berharap rekan-rekan di DPRD turut mendorong agar pembangunan ini bisa berjalan maksimal,” ujar Sigit di Kantor DPRD Kaltim, Karang Paci.
Saat ini, meskipun bangunan SMK 7 Balikpapan belum selesai, kegiatan belajar mengajar dan penerimaan siswa baru sudah berlangsung dengan fasilitas sementara di SMKN 6 Balikpapan Utara. Namun, Sigit menegaskan bahwa tambahan sekolah baru sangat diperlukan mengingat kapasitas yang ada masih belum cukup menampung jumlah siswa.
Sigit juga mendorong agar Pemkot Balikpapan mempertimbangkan penambahan sekolah lanjutan negeri lainnya di kota tersebut. Salah satu alternatif yang diajukan adalah pemanfaatan lahan eks Pusat Kegiatan Islamiyah Balikpapan (Puskib). Menurutnya, kawasan ini dapat menjadi opsi strategis untuk mendirikan SMA baru. Namun, pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait seperti Perusda MBS perlu dilakukan, mengingat adanya kendala dengan proyek supermall yang telah direncanakan di lokasi tersebut.
“Jika lahan Puskib bisa dimanfaatkan, ini akan sangat membantu dalam mengatasi kebutuhan sekolah negeri. Namun, jika tidak memungkinkan, kita harus mencari alternatif lahan lainnya,” tambahnya.
Sigit berharap pihak terkait segera mengambil langkah cepat mengingat kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang terus meningkat di Balikpapan. “Permintaan akan sekolah negeri semakin mendesak, sehingga percepatan dalam penyediaan fasilitas ini sangat diperlukan,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
