Insightkaltim.com, SANGATTA – Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat strategi untuk mengantisipasi potensi konflik antar pasangan calon (paslon). Langkah ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar secara virtual pada Rabu (30/10/2024) pagi, dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, dan dihadiri oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) HM Agus Hari Kesuma beserta jajaran terkait.
Melalui Zoom Meeting, pertemuan tersebut berfokus pada penanganan daerah dengan dua pasangan calon dalam Pilkada, termasuk Kabupaten Kutim, Berau, dan Paser. Akmal Malik menegaskan perlunya pengaturan jadwal kampanye akbar masing-masing paslon untuk mencegah gesekan antar pendukung, terutama selama konvoi baik saat berangkat maupun pulang dari kampanye. “Strategi ini penting agar kampanye berlangsung tertib dan mencegah gesekan yang berpotensi memicu konflik,” ungkap Akmal.
Menanggapi arahan Pj Gubernur Kaltim, Pjs Bupati Kutim HM Agus Hari Kesuma melaporkan perkembangan persiapan Pilkada di Kutim. Ia menjelaskan bahwa pihaknya, bersama jajaran keamanan termasuk Ketua KPU Kutim Siti Akhlis Muafin, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Ketua Bawaslu Kutim Aswadi, dan Kepala Badan Kesbangpol Kutim Tejo Yuwono, telah menyusun langkah-langkah preventif untuk memastikan stabilitas daerah. “Kampanye akbar di Kutim kemungkinan dilaksanakan pada 23 Oktober 2024, namun jaraknya akan dipisahkan kurang lebih 10 kilometer. Dengan jarak yang cukup jauh, diharapkan suasana tetap aman dan kondusif,” jelas Agus.
Strategi ini diharapkan mampu meminimalisir gesekan antar pendukung dengan memisahkan lokasi kampanye di wilayah yang berbeda secara signifikan. Akmal Malik juga mengingatkan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap potensi konflik selama kampanye, terutama di daerah yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi. “Ketepatan dalam penjadwalan serta lokasi kampanye sangat penting demi menjaga kondusivitas, tidak hanya selama periode kampanye, tetapi juga hingga pengumuman hasil pemilihan,” tambahnya.
Arahan Pj Gubernur ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh elemen di Kaltim untuk mempererat sinergi dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kesiapan seluruh elemen dari tingkat provinsi hingga kabupaten, diharapkan proses demokrasi dalam Pilkada 2024 dapat berlangsung aman, tertib, dan damai.
Di akhir rapat, Akmal kembali menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan peran semua pihak, termasuk masyarakat dan aparat keamanan, untuk terus mengedepankan ketenangan dan stabilitas wilayah Kaltim menjelang puncak pesta demokrasi tersebut.(adv/Kutim)
