Insightkaltim.com, SANGATTA – Dalam upaya mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bersih dan berintegritas, Pemuda Panca Marga (PPM) Kutai Timur (Kutim) menggelar diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Acara ini menjadi momentum penting bagi warga Kutim untuk memahami peran aktif mereka dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pilkada Kutim yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Diskusi ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Ponieo Suryo Renggono yang mewakili Pjs Bupati, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim, Aswadi.
Dalam paparannya, Aswadi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil, khususnya di wilayah Kutim yang memiliki dinamika politik yang kompleks.
Kesiapan Pengawasan di Semua Tingkatan
Aswadi menjelaskan bahwa Bawaslu Kutim telah menyiapkan jaringan pengawas di semua tingkatan, mulai dari pengawas di tingkat kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS).
“Dalam Bawaslu ada pengawas kecamatan, pengawas desa, dan pengawas TPS, yang disesuaikan dengan jumlah TPS di Kutai Timur,” ungkapnya baru-baru ini.
Langkah ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan suara hingga perhitungan suara berlangsung tanpa pelanggaran yang berarti.
Lebih lanjut, Aswadi mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga melibatkan partisipasi publik untuk aktif mengawasi proses Pilkada.
“Masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi juga turut mengawasi demi terwujudnya Pilkada yang bersih,” katanya.
Tantangan Kaum Muda Menjadi Pemilih Cerdas
Salah satu poin penting yang disampaikan Aswadi adalah ajakan kepada peserta, yang mayoritas merupakan mahasiswa dan pelajar, untuk menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas adalah mereka yang mampu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda politik yang tidak sehat.
“Contoh kecilnya adalah tidak mengenakan almamater pendidikan saat mengikuti kampanye, karena itu bisa membawa unsur sekolah atau lembaga pendidikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan institusi pendidikan dalam politik praktis dapat menimbulkan persepsi negatif dan mengaburkan batas antara lembaga pendidikan yang seharusnya netral dan kepentingan politik. Mahasiswa dan pelajar diminta untuk lebih selektif dalam menyerap informasi terkait Pilkada, terutama di era digital ini, di mana hoaks dan ujaran kebencian dapat dengan mudah menyebar.
“Jangan menyebarkan informasi atau berita hoaks serta berbau SARA,” imbuhnya, mengingatkan bahwa hoaks, terutama yang menyangkut isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan, berpotensi memecah belah masyarakat dan merusak proses demokrasi.
Menjaga Integritas Demokrasi di Tengah Sebaran Hoaks
Pilkada di Indonesia, termasuk di Kutim, bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga cerminan kedewasaan politik masyarakat. Dalam konteks ini, Aswadi menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar dalam setiap Pilkada adalah penyebaran informasi yang tidak benar dan memicu kebencian. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, hoaks dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, menciptakan opini publik yang tidak sehat.
Bawaslu terus berupaya menekan penyebaran hoaks, termasuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait untuk menindak tegas pelaku penyebaran informasi palsu. Namun, Aswadi menekankan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam memerangi hoaks.
“Kami harap masyarakat bisa lebih bijak dalam memilah informasi. Jangan mudah percaya sebelum memverifikasi kebenarannya,” katanya.
Pemuda sebagai Pilar Demokrasi Masa Depan
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemuda Panca Marga Kutim ini memberikan sinyal positif bahwa generasi muda mulai menyadari peran mereka sebagai pilar penting dalam menjaga demokrasi. Keterlibatan mahasiswa dan pelajar dalam diskusi ini menunjukkan bahwa kesadaran politik mereka semakin matang dan siap menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
Di akhir acara, Aswadi menegaskan bahwa partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk kaum muda, sangat diperlukan untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, jujur, dan berintegritas.
“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga Pilkada semakin meningkat. Demokrasi yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Harapan terbesar dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pilkada yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bebas dari intervensi dan kepentingan politik yang merusak. Mahasiswa dan pelajar, sebagai generasi masa depan, diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi yang lebih baik.(adv/Kutim)
