Insightkaltim.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berupaya untuk memaksimalkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024. Saat ini, kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum terpenuhi sepenuhnya, salah satunya akibat minimnya jumlah pelamar dan terbatasnya anggaran daerah.
Pada tahun 2023, pemerintah pusat mengalokasikan 614 formasi PPPK untuk PPU, yang mencakup tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis. Namun, hanya 301 orang atau sekitar 49 persen dari kuota tersebut yang berhasil lolos seleksi. Sementara itu, 51 persen sisanya, atau sebanyak 313 formasi, masih kosong karena kekurangan pelamar.
Kepala BKPSDM PPU, Ahmad Usman, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam pemenuhan kuota PPPK adalah keterbatasan anggaran daerah, yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menampung pegawai baru.
“Untuk menerima pegawai, kita harus memperhitungkan anggaran yang mencakup gaji dan tunjangan. Saat ini, anggaran kita terbatas, sehingga jumlah pegawai yang bisa diterima pun disesuaikan,” jelas Usman.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab PPU sebelumnya berencana menerima lebih banyak pelamar untuk mengisi formasi PPPK, namun keterbatasan anggaran memaksa pemerintah untuk menyesuaikan jumlah tersebut.
“Ketika anggaran sudah mencapai batas 30%, itu menjadi batas maksimal. Kami ingin memenuhi kebutuhan sesuai formasi, tetapi anggaran tidak memungkinkan,” tambahnya.
Untuk tahun 2024, BKPSDM berkomitmen mengoptimalkan penerimaan PPPK agar seluruh formasi yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bisa terisi penuh. Usman berharap, pelamar yang memenuhi syarat bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.(adv/kominfoppu)
