Insightkaltim.com, Penajam – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara dinilai belum optimal, terutama karena aset wisata belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Hj. Andi Israwati Latief, SE., MM, mengungkapkan hal ini dalam keterangannya pada Kamis (3/10/2024).
Menurut Andi, saat ini sebagian besar PAD masih bersumber dari kegiatan pariwisata berbasis acara, sementara aset wisata yang berpotensi besar belum sepenuhnya dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah.
“PAD belum terasa langsung karena aset wisata yang ada belum dikelola dengan optimal oleh pemerintah,” ujar Andi.
Salah satu aset wisata yang belum dikelola penuh oleh pemerintah daerah adalah Pantai Amal. Aset ini dimiliki oleh pihak swasta dan pengelolaannya berada di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sehingga pemerintah daerah tidak memiliki akses penuh terhadap pendapatan dari kawasan tersebut.
“Pantai Amal milik pribadi, dan data terkait pendapatan dari tiket masuk serta operasionalnya langsung dikelola oleh Bapenda,” tambah Juzlizar Rakhman, Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran Wisata Disbudpar.
Sebagai langkah untuk meningkatkan PAD, Disbudpar saat ini fokus pada revitalisasi kawasan mangrove di Kampung Baru, yang dijadwalkan selesai pada November 2024. Kawasan ini diharapkan menjadi destinasi wisata edukasi dan konservasi yang dapat menarik wisatawan dari dalam maupun luar daerah.
“Kami berharap revitalisasi ini bisa selesai sesuai jadwal sehingga kawasan mangrove dapat menjadi destinasi wisata yang mendidik dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” jelas Andi.
Selain revitalisasi mangrove, Disbudpar juga merencanakan pembebasan lahan untuk area parkir di sekitar kawasan tersebut, yang akan dilakukan pada 2024. Penilaian harga aset oleh pihak independen dijadwalkan pada awal 2025.
Juzlizar menekankan pentingnya pengelolaan aset wisata sebagai sumber pendapatan berkelanjutan, berbeda dengan sumber daya alam lain seperti tambang yang bisa habis. “Jika dikelola dengan baik, wisata alam seperti kawasan mangrove dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Disbudpar berharap upaya optimalisasi pengelolaan aset wisata ini dapat segera terealisasi, tidak hanya dengan perbaikan infrastruktur tetapi juga melalui pemberdayaan komunitas lokal. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di PPU.(adv/kominfoppu)
