Insightkaltim.com, Penajam — Dalam Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Administrator se-Kalimantan Timur yang berlangsung di Puslatbang KDOD, Samarinda, Penjabat Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, menjadi narasumber utama. Dalam sesi tersebut, Marbun menguraikan pentingnya penempatan pejabat berdasarkan keahlian serta perlunya inovasi dalam kebijakan pemerintahan.
Marbun menekankan bahwa pemetaan kemampuan pejabat sangat penting untuk memastikan efektivitas kerja. “Penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi dan pengalaman, bukan hanya hasil tes. Pendekatan ini memastikan bahwa pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan optimal,” ujarnya di Auditorium LAN Samarinda.
Lebih lanjut, Marbun membahas berbagai inovasi yang sedang dijalankan di PPU. Salah satunya adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mempercepat proses APBD serta penerapan sistem e-office untuk digitalisasi birokrasi. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kertas, terutama dalam administrasi perjalanan dinas ASN. “Dalam dua bulan ke depan, kami targetkan seluruh administrasi di PPU beralih ke e-office, tanpa lagi berkas manual,” tegas Marbun.
Marbun juga menguraikan inovasi di sektor pelayanan publik, seperti sistem pendaftaran antrian rumah sakit melalui aplikasi smartphone. Inovasi ini bertujuan mempermudah akses masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. “Dulu, masyarakat dari Babulu harus datang pagi untuk mendapatkan nomor antrian di RSUD PPU, sekarang semuanya bisa dilakukan dari rumah melalui aplikasi,” jelasnya.
Selain itu, Marbun menceritakan pengalaman kunjungan belajar ke RS Siti Fatimah di Palembang untuk meningkatkan pelayanan di RSUD PPU. “Kami belajar dari Palembang untuk memperbaiki kualitas pelayanan rumah sakit di PPU, agar proses berobat menjadi lebih efisien,” ungkapnya.
Marbun juga menjelaskan fokus inovasi kebijakan sektoral di PPU yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi inklusif, sosial, dan olahraga. Ia menyoroti tantangan inflasi bahan pangan akibat tingginya arus pencari kerja dari luar daerah yang menyebabkan kenaikan harga. “Pemantauan stok dan harga bahan pokok harus dilakukan setiap hari untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Marbun.
Pelatihan ini menjadi kesempatan penting bagi para pejabat administrator untuk memahami bagaimana inovasi kebijakan dan digitalisasi dapat menjadi kunci sukses dalam pelayanan publik.(adv/kominfoppu)
