Insightkaltim.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Ruang Rapat Kantor Diskominfo pada Kamis (05/09/2024). Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Roinald Pagayang, Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo PPU yang mewakili Kepala Diskominfo, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, kelurahan, serta RSUD di Kabupaten PPU. Mereka mengajukan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) untuk diuji konsekuensinya.
“Proses uji konsekuensi ini dilakukan oleh PPID bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan akademisi Mangara Maidlando Gultom, SH, MH, yang juga merupakan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Balikpapan,” jelas Roinald.
Lebih lanjut, Roinald menegaskan bahwa kegiatan ini didasarkan pada Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa data pegawai, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), merupakan informasi yang dikecualikan.
“Klasifikasi informasi yang dikecualikan ini bersifat ketat dan terbatas,” tambahnya.
Namun, sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan, PPID diwajibkan untuk melakukan uji konsekuensi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (PERKI) No. 1 Tahun 2021, yang mengatur tentang dasar hukum pengecualian informasi dan pertimbangan konsekuensi yang muncul dari terbuka atau tertutupnya informasi tersebut.
“Hasil dari uji konsekuensi ini akan menjadi dasar untuk menyusun daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten PPU,” terang Roinald.
Ia menambahkan bahwa uji konsekuensi ini akan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, kelurahan, serta puskesmas di Kabupaten PPU. Dengan demikian, koordinasi dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan informasi publik dapat terjalin secara terpusat antara Diskominfo dan seluruh badan publik di wilayah tersebut.
“Harapannya, pengelolaan informasi publik di Kabupaten PPU dapat berjalan lebih transparan dan terarah,” pungkasnya.(adv/Kominfoppu)
