Insightkaltim.com, **Penajam** – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang perlindungan perempuan korban kekerasan. Sosialisasi ini diadakan di ruang rapat Wakil Bupati PPU pada Kamis (29/08/2023) dan dihadiri oleh perwakilan dari kecamatan, kelurahan, hingga desa se-Kabupaten PPU.
Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin, yang membuka acara ini secara resmi, menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terkait Perda yang telah ditetapkan pada 11 April 2023 tersebut. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat harus mengetahui hak-hak perempuan korban kekerasan dan sanksi bagi pelaku, agar perempuan tidak lagi merasa tidak terlindungi atau terancam.
“Perda ini harus disosialisasikan agar semua pihak memahami konsekuensi dari pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan. Kami ingin memastikan perempuan merasa aman dan terlindungi,” ujar Chairur.
Ia juga menjelaskan bahwa DP3AP2KB melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) PPU, yang telah dibentuk pada 8 Agustus 2023, memiliki tugas utama dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, hingga kasus bullying.
“Jangan sampai ada warga kita yang merasa terancam tetapi tidak berani melapor karena pelakunya adalah orang terdekat, seperti suami atau anggota keluarga lainnya,” lanjutnya.
Chairur juga menekankan bahwa penanganan kekerasan tidak dilakukan DP3AP2KB sendiri, tetapi bekerja sama dengan lintas sektor, termasuk kejaksaan dan kepolisian, melalui Memorandum of Understanding (MoU). Kolaborasi ini memastikan korban mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan keberanian untuk melapor, karena mereka memiliki hak untuk dilindungi.
“Korban harus berani berbicara, karena mereka berhak mendapatkan perlindungan. Kami bersama aparat penegak hukum siap mendampingi dan melindungi,” tegasnya.
Ia berharap dengan sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2023 ini, masyarakat, khususnya perempuan, yang mengalami kekerasan tidak lagi takut untuk melapor ke UPTD PPA. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan agar kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap perempuan maupun anak, tidak terjadi lagi di PPU.
“Tingkat kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat berdasarkan data UPTD PPA PPU. Kami berharap melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin sadar dan tidak ada lagi kasus kekerasan. Setiap orang harus paham konsekuensinya,” tutup Chairur.(adv/kominfoppu)
